Reynaldi Putra Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) merasa prihatin atas kurang pahamnya masyarakat terhadap arti dari Analog Switch Off (ASO). Hal ini disebabkan pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dinilai kurang gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Dampaknya adalah saat ini sebagaian masyarakat yang pada umumnya kurang memahami makna di balik ASO tersebut. Sehingga opini yang berkembang dan terbangun adalah munculnya anggapan bahwa kebijakan tersebut telah menyulitkan masyarakat, terutama kelas ekonomi ke bawah.
“Mau tidak mau ini harus diakui karena fakta bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian komunikasi dan informatika, terutama di Jawa Barat, sangatlah kurang. Padahal ini menjadi program strategis yang banyak manfaat bagi masyarakat,” kata Reynaldi.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jabar asal Dapil Subang, Majalengka dan Sumedang pun mengungkapkan, Analog Switch Off sendiri menjadi kebijakan strategis yang memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi lahirnya media massa baru, akan tetapi telah membuka berbagai peluang bagi masyarakat dalam membangun interaksi publik.
“Dalam kondisi saat ini seperti yang dilakukan KPID bersama Diskominfo yang terus melakukan edukasi ke masyarakat dan pelosok wilayah di Jawa Barat untuk memberikan pemahaman manfaat yang dapat dirasakan dengan hadirnya ASO,” ucapnya.
Edukasi kaitan dengan ASO terhadap masyarakat, lanjutnya, menjadi bagian penting yang harus dilakukan bersama dan berkelanjutan guna mendapatkan hasil y optimal pasca sosialisasi dari program ASO ini. Dan diyakini bahwa kedepan masyarakat siap di dunia digitalisasi seperti yang telah dimulai saat ini.
Edukasi merupakan bagian dari konsistensi, komitmen yang seharusnya dicerminkan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Beruntung KPID bersama Diskominfo dan DPRD Jawa Barat telah melakukan sosialisasi bahwa Analog Switch Off ini sebuah keniscayaan.
“Maka kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” tuturnya. ***
