JabarGo.com /Bandung – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa barat (Jabar) Tahun 2022-2042 telah diserahkan terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) oleh DPRD Jabar.
Sebelumnya, seluruh fraksi atau Anggota DPRD Jabar telah menyetujui Raperda RTRW tersebut melalui rapat paripurna beberapa waktu lalu.
“Melalui Pansus VI DPRD Jabar, telah selesai membahas Raperda RTRW tahun 2022-2042 dan sudah disetujui lewat rapat paripurna, kemudian telah diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi,” kata Anggota DPRD jabar Fraksi Golkar Haji Kusnadi.
Kepada JabarGo.com Jumat (25/11/22), Haji Kusnadi mengungkapkan, setelah rampung dievaluasi oleh Kemendagri, kemudian seterusnya diserahkan kembali terhadap Pemprov Jabar dan masuk kedalam lembar daerah.
“Setelah itu (dievalusi) bisa dimasukkan kedalam lembar daerah untuk menjadi Perda nantinya,” ungkapnya.
Selama pembahasan Raperda RTRW Provinsi Jabar, lanjut Haji Kusnadi, Hasbullah Rahmad, Pansus Raperda RTRW kemudian menyusun beberapa rekomendasi yang sudah disampaikan saat rapat paripurna.
“Dari hasil pembahasan Raperda RTRW Provinsi Jabar yang terdiri dari XIII Bab, 143 pasal dan 7 lampiran, sudah tersusun rekomendasi,” ujarnya.
DPRD melalui Pansus VI meminta Pemprov Jabar untuk segera melakukan sosialisasi Raperda RTRW Provinsi Jabar setelah diundangkan atau ditetapkan sebagai Perda nantinya.
“Perda RTRW ini harus tersosialisasikan secara maksimal agar diketahui dan diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan,” jelas Haji Kusnadi.
Selain itu meminta Pemprov Jabar untuk segera melakukan koordinasi, sinkronisasi dan supervisi kepada pemerintah di 27 kabupaten dan kota.
“Hal ini agar terwujudnya penataan ruang provinsi dilakukan melalui kesesuain program dan ruang serta pengawasan,” ucapnya.
“Raperda RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042 ini sebagai dasar hukum atau acuan untuk setiap rencana pembangunan di Jabar,” sambungnya.
Terakhir, salah satu yang menjadi poin penting dalam Raperda ini adalah, penyedian lahan abdi untuk ketahanan pangan, lahan abadi ini ditetapkan dalam Raperda RTRW dan lahan abdi harus dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota di Jabar.
‘”Ini dilakukan agar ketersediaan lahan pertanian tetap ada dan tidak tergerus oleh perkembangan pembangunan di Jabar, pembangunan baik di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota,” pungkasnya.(*)
