JabarGo.com /Bandung – Gugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang diduga terjadi di PT BPR Intan Jabar Kabupaten Garut Tahun Anggaran (TA) 2018-2021, mulai dilalukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.
Dikatakan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar, Riyono SH, M.Hum, pihaknya saat ini tengah menyidik kasus dugaan tipikor PT BPR Intan Jabar di Garut sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar Nomor Print-33/M.27Fd.1/01/2023 tanggal 10 Januari 2023.
“Kami sudah memulai penyidikan kasus ini sejak 22 Desember 2022 yang lalu, dan sebanyak 8 orang karyawan BUMD tersebut serta pihak lainnya telah dimintai keterangannya, dan kami akan terus dalami,” katanya.
Baca Juga : Masih Banyak Penjualan Migor Diluar Harga HET, KPPU : Kami Akan Tindak Lanjuti
Kepada awak media baru-baru ini di Bandung, Riyono menjelaskan, adapaun pemegang saham PT BPR Intan Jabar di Garut, adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, sebesar 51 persen dengan nilai sekitar kurang lebih Rp. 44 miliar, kemudian Pemerintah Kabupaten Garut sebesar 39 persen.
“Besaran saham Pemkab Garut itu kurang lebih sekitar Rp. 34 miliar, serta terdapat saham bank bjb sekitar 10 persen, atau sebesar Rp. 8,8 miliar, namun pada tahun 2021, ke-3 pemegang saham itu tidak mendapatkan defident atas penyertaan modal tersebut,” jelasnya.
Selain itu, penyertaan modal dari pemegang saham dengan kisaran puluhan miliar itu, dan ketika nasabah khendak mengambilnya, kerap tidak dikabulkan PT BPR Intan Jabar di Garut dengan alasan yangn tidak jelas, dan masih terdapat temuan lainnya dari hasil melakukan penyidikan.
“Berikutnya ada temuan lainnya yaitu, penyaluran kredit fiktif dan kredit topengan di beberapa cabangnya,dan diduga sudah terjadi sejak TA 2018 hingga 2021 dengan rasio MPL cukup besar,” ungkap Riyano.
Baca Juga : Ini Deretan Preman Yang Memutuskan Untuk Hijrah, Siapa Saja ?
Terakhir, akibat dugaan tipikor ditubuh internal PT BPT Intan Jabar di Garut itu, ditaksir negara telah di rugikan sebesar Rp. 10 milliar, oleh karena Kejati Jabar akan terus mendalami proses penyidikan dugaan tipikor tersebut.
“kerugian negara yang timbul atas dugaan penyimpangan dalam pemberian kredit di PT BPR Intan Jabar Kabupaten Garut tahun 2018-2021 mencapai sekitar Rp. 10 miliar,” pungkasnya.(*)
