JabarGo.com – Program rumah tempat tinggal tidak layak huni (Rutilahu) terus dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pengawasan yang ketat dari legislatif.
Menurut Anggota DPRD Jabar Fraksi Golkar, Ahmad Hidayat, seluruh Anggota Fraksi dan unsur pimpinan DPRD Jabar terus mendorong serta memberikan dukungan kepada Pemprov untuk makin masif dalam menggelontorkan anggaran.
Di 2023, lanjut Ahmad, APBD 2023 diketahui mengakomodir 10.000 rumah dengan target 100.000 ribu rumah. Kendati kaitan dengan ketersediaan anggaran rutilahu tersebut, besar kemungkinan sisanya akan teralokasikan pada anggaran perubahan.
“Sisanya, sepertinya akan dialokasikan pada anggaran perubahan 2023, sehingga target atau capaian program rutilahu tersebut dapat terlaksana,” kata Ahmad Hidayat.
Oleh karena itu, masyarakat dan pihak terkait diminta untuk paham kaitan prosedur program rutilahu yang dijalankan Pemprov Jabar ini, karena menurut Undang–undang No 23 Tahun 2012, Pemprov Jabar tidak boleh menggelontorkan bantuan langsung ke masyarakat namun harus melalui lembaga terkait.
“Untuk di kabupaten, Pemprov berkolaborasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sementara di kota lembaga yang digandeng adalah Badang Keswadayaan Masyarakat (BKM),” ungkapnya.
Dijelaskan Ahmad, LPM dan BKM bertugas melakukan input data kemudian mengajukan proposal per unit atau rumah, setelah itu dilakukan verifikasi oleh para pendamping rutilahu yang sudah disiapkan disetiap kota kabupaten.
“Setelah verifikasi, maka akan ditentukan apakah lolos atau tidak untuk masuk dalam program rutilahu yang mana jika lolos maka anggaran akan segera diajukan ke Badan Anggaran,” tuturnya.***
