Jabargo, — Potensi Logam Tanah Jarang (LTJ) di sejumlah wilayah Sulawesi Barat mulai mendapat perhatian seiring meningkatnya kebutuhan dunia terhadap mineral kritis untuk mendukung industri teknologi dan transisi energi.
Data pemetaan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan adanya sejumlah wilayah prospektif LTJ di Sulawesi Barat. Salah satunya berada di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, khususnya Blok Botteng yang memiliki luas sekitar 1.011,33 hektare dengan sumber daya tereka yang disebut mencapai 122.505,99 ton LTJ.
Selain Blok Botteng, wilayah Botteng Utara dengan luas sekitar 3.165,08 hektare juga disebut memiliki prospek LTJ dengan kadar hingga 2.258 ppm. Potensi lainnya tercatat di kawasan Takandeang dan Blok Ahu Pasabu, Kecamatan Tapalang Barat, dengan luas sekitar 1.659,45 hektare dan kadar yang disebut mencapai 2.939 ppm.
Potensi tersebut menempatkan Sulawesi Barat sebagai salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan komoditas mineral kritis nasional. Namun, besarnya potensi ekonomi tersebut sekaligus menghadirkan tantangan dalam aspek tata kelola, lingkungan, serta pemerataan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah sumber daya.
Tokoh pemuda dan pemerhati pembangunan nasional, Ryan Latief, mengingatkan agar pengelolaan potensi LTJ di Sulawesi Barat tidak mengulang pola eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Menurut Ryan, wilayah konsesi strategis yang dikelola secara legal oleh tokoh bisnis nasional H. Annar Salahuddin Sampetoding melalui Sampetoding Group dan PT Kencana Hijau Bina serta Lestari itu harus ditempatkan sebagai aset strategis nasional yang pengelolaannya tidak semata-mata berorientasi pada nilai ekonomi jangka pendek.
“Potensi sebesar ini harus dikelola dengan prinsip tepat guna, tepat sasaran dan tetap menjaga keseimbangan ekologis. Jangan sampai kekayaan alam justru meninggalkan persoalan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah sumber daya,” ujar Ryan.
Ia juga mendorong pemerintah memastikan keterlibatan masyarakat lokal dan pelaku usaha nasional dalam rantai nilai pengelolaan LTJ, mulai dari eksplorasi, pengolahan hingga pengembangan industri turunannya.
Ryan menilai keberadaan mineral kritis seharusnya menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat Sulawesi Barat.
“Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Pemerintah perlu memastikan ada ruang yang nyata bagi tenaga kerja, pengusaha dan pelaku ekonomi lokal untuk ikut mengambil manfaat dari pengembangan komoditas strategis ini,” katanya.
Selain aspek ekonomi, Ryan menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat yang berada di sekitar kawasan prospektif.
Menurut dia, pengembangan industri mineral kritis harus berjalan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, serta kepastian hukum. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan penerimaan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang berkelanjutan.
“Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya persoalan ekonomi. Ada nilai sejarah, budaya dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan bagi generasi berikutnya. Karena itu, pembangunan harus berjalan bersama dengan perlindungan terhadap masyarakat dan alam,” ujar Ryan.
Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang memastikan potensi LTJ Sulawesi Barat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi Indonesia, khususnya masyarakat di daerah penghasil.
Pengembangan mineral kritis, kata Ryan, juga perlu diarahkan tidak berhenti pada kegiatan ekstraksi bahan mentah. Hilirisasi dan pembangunan industri pengolahan di dalam negeri dinilai penting agar nilai ekonomi yang dihasilkan dapat lebih banyak dinikmati oleh Indonesia.
“Ini harus menjadi momentum untuk membangun kemandirian industri nasional. Kekayaan alam daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok teknologi global,” tuturnya.(*)
