JabarGo.com /Bandung – Praktik politik uang alias money politic adalah catatan persoalan yang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu.
Sehingga, diperlukan peran serta semua pihak untuk melakukan pencegahan agar proses demokrasi berjalan bersih, pencegahan tidak bisa hanya mengandalkan penyelenggara pemilu. Demikian dikatakan Anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat, Haji Yod Mintaraga.
“Karenanya, publik juga harus berani mengkampanyekan tolak politik uang, ada dua hal penting yang perlu dibangun dan ditekankan kepada masyarakat dalam mencegah politik uang. Yakni, tidak menerima uangnya dan tolak orang atau figur yang melakukan politik uang,” katanya.
“Jangan terima uangnya, kemudian tolak orangnya, artinya tolak dua-duanya. Pilih yang bersih,” sambungnya, Minggu (12/3/23).
Meski dalam praktiknya dianggap tidak mudah, Legislator asal Dapil Kota Kabupaten Tasikmalaya ini menegaskan, penolakan terhadap politik uang harus dimulai agar publik benar-benar sadar.
“Pasalnya, politik uang adalah embrio dari berbagai permasalahan. Kia melihat, mendengar, banyak misalnya OTT kepala daerah. Inikan dimulai dari proses politik yang cost-nya tinggi kemudian adanya politik transaksional,” tegasnya.
Berkaca dari permasalahan tersebut, Haji Yod kembali menekankan agar publik mulai berani menolak praktik politik uang dalam kontestasi politik. Termasuk dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
“Harus dimulai pilihannya dari publik, harus berani mengkampanyekan tolak politik uang,” pungkasnya.(***)
