JabarGo.com – Pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa atau Kuwu serentak yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indramayu Jawa Barat dilakukan dengan sistem Hybrid. Dan ini merupakan kali pertama penyelenggaraan pemilihan dengan cara digital di Jabar.
Sedikitnya 139 desa di Kabupaten Indramayu menggelar pesta akbar demokrasi dengan cara hybrid. Dalam pelaksanaannya pun langsung dipantau anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Pemprov Jabar Hadir di Pilkades Serentak Indramayu, Gunakan Sistem Hybrid
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono mengatakan, melalui kegiatan Citra Bhakti pihaknya mengunjungi Indramayu yang bertepatan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan Pemprov Jabar hadir di sini.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa Jawa Barat menyiapkan sebuah sistem voting pemilihan dengan hybrid. Ada aplikasi tapi bisa mengecek secara manual,” kata Ono Surono saat mengunjungi TPS 10 di Kampung/Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu, Rabu 10 Desember 2025.
Ono Surono: Pangkas Anggaran Pemilu
Diharapkan dengan penerapan sistem hybrid ini, lubernya (umum, bebas dan rahasiah) bisa terjaga dan memiliki efisiensi dalam segi anggaran yang sangat signifikan. Yang biasanya satu TPS (tempat pemungutan suara) diperlukan Rp25 juta, bisa dipangkas menjadi Rp4 juta saja.
“Berarti seperlima dari 20 persen anggaran bisa dipangkas. Dan ini bisa dijadikan pilot project bagi Jawa Barat dalam pelaksanaan pemilu serupa di seluruh Jabar,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat yang terjun langsung memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Kuwu di Indramayu menyebutkan, pelaksanaan ini ada yang dilakukan hybrid. Artinya ada yang secara konvensional atau manual dan elektronik, digital.
Pindah Sistem dan Azas Pemilu
“Ini artinya merubah surat suara dari manual ke alat elektronik atau dalam bahasa sederhananya memindahkan. Tentu ini tidak serta merta dilakukan dengan sendirinya, tapi ada sosialisasi yang sederhana karena merubah pemikiran masyarakat, yang biasanya konvensional cara manual mencoblos diatas kertas, kini dilakukan dengan alat elektronik,” ucap Ade Kepala Dinas Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.
Dipaparkannya pula bahwa terkait dengan azas pemilu pihaknya tetap menjaga sebagaimana diatur dalam Undang Undang, termasuk di dalamnya aturan undang undang desa. Diantaranya adalah pemilih datang ke TPS.
“Sekalipun elektronik digital sebenarnya pemilih bisa tidak datang ke TPS atau tidak harus mencoblos di TPS, tapi dengan aturan tersebut kami tetap harus dijalankan. Maka seluruh pemilih harus tetap datang ke TPS, hanya perbedaannya mulai dari surat panggilan, surat undangan memilih,” tandasnya.
Tentunya di sini ada kode digital yang menunjukan bahwa yang bersangkutan memiliki hak pilih sehingga tercantum dalam DPT dan DPT-nya sudah masuk ke dalam sistem, sehingga secara otomatis ketika datang ke TPS nama yang bersangkutan sudah ada, tinggal menunjukan surat undangan dengan label ada barkot.
“Kemudian menuju bilik suara dan dilakukan pemilihan calon di alat elektronik yang sudah tersedia, secara otomatis itu sudah masuk dalam penghitungan,” tambah Ade.
Dukung Penuh Pemilu Sistem Hybrid
Di sisi lain, Anggota DPRD Provinsi Jabar Dapil Indramayu, H Muhamad Sidkon DJ, S.H memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pilkuwu secara serentak di Indramayu dengan sistem hybrid. Menurutnya ini adalah sebuah kemajuan dalam pemilihan.
Karena melibatkan sebagai project percontohan adanya e-voting. Dan ini akan menuju satu kesimpulan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak semuanya e-voting.
“Saya yakin ini didukung pula oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat. Dan ini sebagai wujud efisiensi dalam sisi anggaran,” tandasnya.
Kerja KPU Ditetapkan UU, Daerah Pelaksana Turunan Pusat
Di lain pihak, Wakil Ketua Pelaksana Pilkuwu serentak Indramayu yang juga manta anggota dan Ketua KPU Indramayu, Moh. Hadi Ramdlan memuji pelaksanaan Pilkuwu secara serentak di Indramayu dengan sistem hybrid sangat luar biasa.
Pihaknya berharap sistem ini harus terus dilakukan evaluasi dalam rangka menjawab potensi hacker dan sering kali menjadi isu isu yang dihembuskan oleh publik terkait dengan hal hal yang dianggap sesuatu yang baru.
“Dari sisi efisiensi saya kira luar biasa tinggal kita mengcaounter, apakah dalam sisi anggaran menjadi efisien. Ketimbang menyiadakan itu berbanding menyediakan surat suara dan lain sebagainya,” ungkap Hadi Ramdlan.
Jika menelaah secara sesaat alat tersebut bisa bertahan lama di maintenance dan terus menerus digunakan setiap kali Pemilu, dengan sendirinya akan memangkas potensi anggaran ketika digembor gembor memerlukan ratusan juta dan seterusnya.
Disinggung terkait kinerja KPU akan terdampak dengan hadirnya sistem hybrid di Pemilu, ditandaskan bahwa di sini cukup jelas aturan undang undang yang mengatur terkait hal tersebut.
“Daerah sebagai pelaksana untuk menjalankan aturan yang merupakan turunan dari pusat,” tandasnya.***
