JabarGo.com – Pilkada serentak 2024 tinggal menyisakan waktu bebeapa bulan ke depan. Bursa transfer bakal calon di pilkada pun sudah mulai menghangat.
Polemik yang mencuat di tengah Pilkada 2024 terkait bakal calon terus mengemuka mengiringi digelarnya pesta demokrasi rakyat dalam menentukan pemimpin di wilayahnya masing masing.
Sebut saja bakal calon wakil, baik ataupun walikota menjadi isu yang masih dipergunjingkan. Terlebih bakal calon tersebut
pernah menjabat 2 periode, dan kembali maju di kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada November 2024 nanti.
Persoalan ini sempat mengemuka saat Yudicial Review yang pernah diajukan Muhammad Jusuf Kalla di tahun 2019. Namun ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), karena dirinya (Jusuf Kalla) pernah menjabat 2 periode, meski tak berturut turut.
Begitupun pada Pilkada 2024 yang segera digelar di tahun ini. Menurut salah seorang bakal calon peserta Pilkada 2024 di wilayah Kabupaten Garut, Asep Suparman menilai jika seorang wakil bupati yang menjadi bupati, dan dihitung periode ke 2 dalam hitungan 1 periode bupati atau 2 periode wakil bupati, itu seharusnya tak lagi maju pada Pilkada mendatang.
Seperti halnya terkait dengan pencalonan mantan wakil bupati/bupati Tasikmalaya Ade Sugianto yang telah menjabat sebagai bupati selama 2,5 tahun disaat UU Ruzanul Ulum maju sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.
“jika mengikuti rasa keadilan hukum, seharusnya Ade yang sudah menjabat periode ke 2 jabatan Bupati tahun 2021 -2026 tidak berhak mencalonkan diri kembali pada pilkada 2024,” kata politisi Partai Golkar Asep Suparman.
Ia mempertanyakan perihal wakil bupati yang telah 2 periode berturut turut menjabat, apakah akan diperlakukan sama halnya dengan bupati/walikota/gubernur atau Wapres yang tidak diperkenankan untuk ikut kontestasi pilkada bupati.
Halnya dalam kasus Helmy Budiman Wakil Bupati Garut 2 periode yang dinilai bertentangan dengan UU No 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 1 tahun 2015 pasal 7 ayat 2.
Yaitu persyaratan calon Gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota adalah sebagai berikut: huruf n ” tidak pernah menjabat sebagai Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 ( dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
“Bagaimana kedudukan calon yang telah 2 periode menjabat sebagai wakil bupati dan 1 periode menjabat Bupati, apakah telah memenuhi rasa keadilan dalam hukum dan politik. Contohny juga terkait pencalonan Subahi pada pilkada Majalengka,” tandasnya.
Dengan demikian, lanjutnya lagi, jika melihat UU No 10 tahun 2016 dan diperkuat oleh UU No 6 Tahun 2020 tersebut maka ke 3 bakal Calon bupati Tasikmalaya, Garut dan Majalengka gugur demi hukum.
Jika KPU tidak mengeluarkan PKPU tentang persyaratan calon gubernur/wakil gubernur, kata Asep, calon Bupati/wakil bupati, calon walikota/ wakil walikota maka calon tersebut dinyatakan cacat hukum.
Dan jika tidak diatur tentang masa jabatan wakil bupati/walikota/wakil gubernur adalah absurd dari sisi rasa keadilan hukum, baik bupati/wakil bupati/wakil walikota dan wakil gubernur adalah jabatan publik yang sama dipilih dalam pemilukada.
“Jika perlu diajukan Yudicial Review untuk case tersebut,” tuturnya.***
