Jabargo — Lembaga Adat Pasukan Adat To Manurung mengecam keras tindakan penangkapan dan penahanan terhadap tiga orang petani merica Loeha Raya, di Kabupaten Luwu Timur. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pemaksaan hukum dan tindakan sewenang-wenang terhadap warga setempat.
Ketua Lembaga Adat Pasukan Adat To Manurung, Ryan Latief menegaskan penangkapan aparat memiliki cacat prosedur yang serius, karena tanpa stempel resmi instansi kepolisian. “Penangkapan ini cacat hukum dan mencederai nilai keadilan. Petani di Loeha Raya bukan baru kemarin membuka lahan atau membangun pondok. Mereka sudah mengolah kebun merica itu selama 3 hingga 10 tahun untuk menyambung hidup keluarga,” ujar Ryan Latief dalam keterangan resminya, Rabu, (12/8/2026).
Ia juga meminta aparat penegak hukum memperhatikan ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani kasus tiga petani merica Loeha Raya, Kabupaten Luwu Timur. Ryan menilai, persoalan masyarakat yang telah lama mengelola lahan di kawasan hutan perlu dilihat secara utuh, termasuk dari sisi sosial dan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kawasan hutan.
Ryan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 yang memberikan pengecualian terhadap ketentuan pidana tertentu bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan pemanfaatannya tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Putusan tersebut diputus MK pada 10 Desember 2015.
Ia juga menyinggung Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang kembali menegaskan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat adat, setempat maupun lokal yang secara historis tinggal dan mengelola kawasan hutan. Putusan tersebut kemudian ditindaklanjuti pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2026.
“Putusan MK harus menjadi salah satu rujukan dalam melihat persoalan masyarakat yang telah lama hidup dan menggantungkan kebutuhan sehari-harinya dari kawasan hutan. Jangan sampai pendekatan penegakan hukum mengabaikan konteks sosial masyarakat,” ujar Ryan dalam keterangannya, Rabu, 12 Agustus 2026.
Menurut Ryan, Putusan MK 181/PUU-XXII/2024 juga memuat konteks penguasaan lahan secara terus-menerus paling singkat lima tahun dan paling luas lima hektare, yang penyelesaiannya diarahkan melalui mekanisme penataan kawasan hutan. Karena itu, ia meminta aparat dan pemerintah terlebih dahulu memastikan status serta kondisi faktual lahan yang dikelola para petani Loeha Raya.
Ryan meminta Kapolda Sulawesi Selatan dan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi mengevaluasi proses penindakan terhadap tiga petani tersebut serta memastikan seluruh hak hukum mereka terpenuhi.
“Kami meminta persoalan ini diselesaikan secara transparan dan proporsional. Penegakan hukum tetap penting, tetapi perlindungan terhadap masyarakat yang memang memiliki ketergantungan hidup terhadap kawasan hutan juga harus menjadi perhatian,” pungkasnya.
