JabarGo.com |Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara soal terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang banjir kritik.
Menurut Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tersebut, terbitnya Perppu Cipta Kerja disebutkan justru akan memberikan kepastian hukum.
“Kalau tidak ada dasar hukum, bank tanah kelanjutannya bagaimana? Kemudian HPP bagaimana? Kemudian HPP pajak bagaimana? Kemudian yang berikut kita punya SWF gimana? Ini memberikan kepastian hukum,” katanya.
Kepada awak media Kamis (5/1/23) di Jakrata, Airlangga juga mengungkapkan, polemik atau dinamika dalam suatu negara demokrasi dianggap hal biasa.
“Yang namanya negara demokrasi sudah barang tentu adanya apresiasi atau keritikan, dan hal ini suatu kewajaran atau hal biasa,” ungkapnya.
Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, sebelumnya sejumlah perbaikan di Perppu Cipta Kerja sudah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan UU Ciptaker.
“Penyempurnaan itu meliputi ketentuan terkait ketenagakerjaan, harmonisasi aturan perpajakan, hingga sumber daya air, jadi sudah sesuai dengan MK,” jelasnya.
Baca Juga : Jawab Nyinyiran Nitizen, Kang Emil Bilang Ada 451 Pencapaian Target Pembangunan di Jabar
Dan beberapa pengaturan yang disempurnakan itu, lanjut Airlangga, utamanya yaitu terkait ketenagakerjaan, upah minimum alih daya, kemudian sinkronisasi dengan dana, harmonisasi dengan UU.
“Harmonisasi dengan UU Nomor 7 dan UU Nomor 1 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah atau HKPD,” ujarnya.
Selanjutnya, penyempurnaan sumber daya air itu adalah substansi pemanfaatan sumber daya air bagi kepentingan umum, adapun perbaikan juga meliputi soal salah ketik atau typo.
“Terlebih, pembahasan penyempurnaan aturan ini sudah dikomunikasikan dengan akademisi, juga termasuk perbaikan kesalahan typo atau rujukan pasal, legal drafting serta kesalahan lain yang nonsubstansial,” ucap Airlangga.
Baca Juga : Jika Akhirnya Muncul Pasangan Airlangga-Puan, Nasib Ganjar Pranowo Gimana ?
Yang lain seluruhnya disempurnakan sesuai dengan pembahasan dengan K/L terkait dan juga sudah dikomunikasikan dengan kalangan akademisi.
“Alasan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja, pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global,” paparnya.
Terakhir, kondisi global dimaksud baik yang terkait ekonomi menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF.
“Perang di Ukraina juga berdampak besar bagi kondisi dunia, krisis energi hingga krisis keuangan tengah melanda sejumlah negara, menjadi sangat real, begitupun geopolitik, dan konflik, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim,” pungkasnya.(*)
