JabarGo.com – Ancaman penipuan digital berbasis kecerdasan buatan (AI) tak lagi bisa dianggap sepele. Dari Bandung, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) menggalang perlawanan melalui deklarasi Aman Digital 2026 sekaligus mengikat komitmen lintas sektoral untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber.
Deklarasi tersebut menjadi puncak Bandung Digital Safety Forum (BDSF) 2026 yang digelar di Pendopo Wali Kota Bandung, Kamis (29/10/2026). Forum ini juga memberikan penghargaan kepada kepala daerah atas peran dan komitmennya dalam mendorong keamanan digital serta digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah, regulator, perbankan, praktisi keamanan siber, perusahaan teknologi finansial (fintech), akademisi, dunia usaha, dan insan pers. Mereka menyatukan langkah menghadapi kejahatan digital yang semakin canggih, mulai dari phishing, penipuan transaksi, manipulasi wajah dan suara hingga pencurian identitas menggunakan AI.
Deklarasi Tiga Komitmen, Bukan Sekadar Seremonial
Melalui pernyataan sikap bertajuk Aman Digital 2026, seluruh peserta menyepakati tiga komitmen utama. Pertama, melawan segala bentuk kejahatan siber untuk melindungi data pribadi dan transaksi digital.
Kedua, mencegah penyalahgunaan AI, termasuk deepfake dan voice cloning yang dapat digunakan untuk penipuan serta manipulasi identitas. Dan keetiga, membangun ekosistem digital yang aman bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Deklarasi bertema “Ruang Digital Aman di Era AI: Mitigasi Risiko, Perlindungan Transaksi Digital dan Penguatan Kepercayaan Publik” itu mengusung semangat “Dari Bandung Hari Ini, untuk Semua”.
Komitmen tersebut menjadi jawaban atas meningkatnya ancaman penipuan digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Indonesia Anti-Scam Center (IASC) menerima 608.167 laporan hingga 30 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 557.751 rekening telah diblokir dengan dana korban yang berhasil diamankan mencapai Rp674,1 miliar.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya ancaman kejahatan digital yang membutuhkan tindakan bersama, bukan sekadar imbauan kepada masyarakat.
Wamen Komdigi: Kewaspadaan Harus Jadi Kebiasaan
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, melalui rekaman video mengingatkan bahwa perkembangan AI telah membuat modus kejahatan semakin sulit dikenali.
Social engineering, phishing, scam, deepfake hingga voice cloning kini menjadi ancaman nyata. Masyarakat bahkan bisa diperdaya melalui suara dan wajah yang tampak meyakinkan, padahal merupakan hasil manipulasi teknologi.
“Artinya, tingginya literasi tidak otomatis membuat kita aman; kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” tegas Nezar.
Ia mengapresiasi inisiatif PWI Jawa Barat dan JHB yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun perlindungan digital.
Menurutnya, media tidak cukup hanya memberitakan kejahatan yang terjadi. Pers juga harus mengambil peran dalam memberikan edukasi, meluruskan informasi keliru, dan membantu masyarakat mengenali modus penipuan.
Nezar menekankan pentingnya prinsip human verification atau verifikasi oleh manusia. Masyarakat harus membiasakan diri memeriksa ulang informasi, mengonfirmasi melalui saluran resmi, serta tidak terburu-buru mentransfer uang atau membagikan data pribadi.
Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat perlindungan melalui kebijakan registrasi biometrik nomor seluler bagi aktivasi nomor baru mulai 1 Juli 2026. Koordinasi dengan OJK, Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum juga diperkuat untuk menekan praktik penipuan digital dan kejahatan siber lainnya.
UMKM dan Transaksi Digital Jadi Perhatian
Perlindungan digital juga menjadi perhatian khusus karena besarnya aktivitas ekonomi berbasis transaksi elektronik. Nezar menyebut Jawa Barat memiliki sekitar 8,43 juta merchant QRIS. Jumlah tersebut harus diimbangi kemampuan pelaku UMKM dalam memverifikasi pembayaran, mengamankan akun bisnis, dan memahami saluran pengaduan ketika menjadi korban penipuan.
Karena itu, keamanan digital bukan hanya urusan teknologi dan regulator, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha serta kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital.
Bandung dan Sumedang Terima Penghargaan
BDSF 2026 juga memberikan penghargaan kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir. Farhan menerima penghargaan atas peran Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung keamanan digital pada tata kelola pemerintahan.
Melalui rekaman video, Farhan menyampaikan apresiasi kepada PWI Jawa Barat dan JHB atas penyelenggaraan forum tersebut. Ia mengaku tidak dapat hadir langsung karena harus menjalankan tugas negara dengan menghadiri kegiatan KPK di Serang, Banten.
Sementara itu, Dony Ahmad Munir mendapat penghargaan sebagai kepala daerah yang konsisten mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Dony menyampaikan apresiasi atas inisiatif kolaborasi tersebut. Ia berharap deklarasi tidak berhenti sebagai pernyataan seremonial, tetapi dilanjutkan dengan solusi nyata dan berkelanjutan.
Keduanya menyampaikan dukungan terhadap penguatan keamanan digital meskipun tidak dapat menghadiri kegiatan secara langsung.
Kolaborasi Lintas Sektor Didorong Berkelanjutan
Penyelenggaraan BDSF 2026 mendapat dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Sumedang, BRI, Dinas Perhubungan Jawa Barat, bank bjb, Bank Indonesia, BJB Syariah, OJK, MUJ, dan Semen Kujang.
Keterlibatan berbagai institusi tersebut diharapkan memperkuat tindak lanjut deklarasi melalui peningkatan literasi digital, perlindungan transaksi, dan edukasi publik.
Nezar mendorong lahirnya gerakan Bandung Aman Digital sebagai langkah konkret untuk memperluas kesadaran masyarakat menghadapi ancaman kejahatan berbasis AI.
Melalui deklarasi Aman Digital 2026, PWI Jawa Barat dan JHB menegaskan pentingnya pers, pemerintah, regulator, industri keuangan, serta dunia usaha bergerak bersama.
Sebab, ruang digital yang aman tidak cukup dibangun dengan teknologi dan regulasi. Dibutuhkan komitmen, pengawasan, edukasi, serta tindakan nyata agar masyarakat tidak terus menjadi sasaran kejahatan siber.***
