JabarGo.com /Bandung – Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan telah melarang perdagangan baju impor bekas atau thrifting.
Atas larangan tersebut, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat, Ahmad Hidayat, Rabu (22/3/23), mengaku mendukung larangan perdagangan baju thrifting dari Pemerintah Pusat.
“Sebab, perdagangan baju thrifting ini dapat mengganggu ekonomi skala mikro. Jadi atas instruksi Presiden dan Kementerian (Perdagangan), Pak Gubernur Ridwan Kamil dalam hal ini harus juga melarang peredaran thrifting barang-barang baju bekas yang mengganggu ekonomi kita skala mikro ya,” katanya.
Menurutnya, produk dan ekonomi lokal sudah seharusnya menjadi rumah di negara sendiri. Hal itu pula yang menjadi dasar dirinya mendukung langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).
“Saya mendukung apa yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan sehingga ekonomi lokal produksi lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” lanjutnya.
Untuk diketahui, larangan impor pakaian hingga sepatu bekas itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Mendag, Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, Presiden Jokowi juga telah mengecam impor pakaian bekas karena telah mengganggu industri dalam negeri.
“Arahan presiden sangat tegas agar industri dalam negeri dan UMKM ini dijaga, harus dilindungi dari serbuan pakaian, alas kaki, serta tas bekas impor. Kemendag secara rutin memantau dan mengawasi peredaran pakaian bekas ini dan melakukan penegakan hukum dengan memusnahkannya,” pungkasnya.(***)
