JabarGo.com /Bogor – Penyaluran subsidi kenaikan harga BBM melalui Operasi Pasar Murah (OPM), oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor tidak terserap maksimal.
“Baru terealisasi 35 ribu paket atau sekitar Rp. 5 miliar lebih, sedangkan keseluruhan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) informasinya 2 persen yaitu Rp. 10,5 miliar untuk kebutuhan 75 ribu paket,” katanya.
Baca Juga : Kabar Baik, Haji Kusnadi : Nominal Angka Bantuan Gempa Cianjur Bertambah, Berapa ?
Kepada jabarGo.com Senin (9/1/23), Haji Kusnadi menjelaskan, salah satu yang menjadi kendala, yakni minimnya data penerima sehingga bantuan tersebut tidak terserap secara maksimal, untuk diketahui, OPM ini dimaksudkan agar meringankan beban masyarakat imbas kenaikan harga BBM.
“Disamping sebagai langkah menekan inflasi di daerah, bantuan ini menyasar pelaku ojek online dan pangkalan, sopir angkutan dan usaha mikro, mereka dapat menebus paket sembako senilai Rp. 175 ribu hanya dengan membayar Rp. 25 ribu,” jelasnya.
Masih menurut informasi, kendala lain yakni mepetnya program tersebut yang dimulai pada 12 Desember 2022 hingga 29 Desember 2022, sehingga mengandalkan kerja sama dengan perangkat desa untuk mempercepat penyaluran bantuan subsidi tersebut.
“Informasinya tahap pertama hampir tidak terealisasi, namun di ujung tahun kemarin bisa terealisasi 35 ribu paket karena kerja sama dengan kecamatan dan desa, namun pertanyaannya adalah, apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak di tahun 2023 ini, mengingat sangat dirasa manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.(*)
