Jumat, November 13, 2026
BerandaAdikaryaMasalah Lingkungan Hidup Tidak Hanya Urusan Sampah Saja, Haji Kusnadi : Masih...

Masalah Lingkungan Hidup Tidak Hanya Urusan Sampah Saja, Haji Kusnadi : Masih Banyak Aspek Lainnya

Jumlah Pembaca : 45

JabarGo.com /Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tak hanya mengurusi permasalahan tentang sampah semata.

Kepada JabarGo.com, Jumat (4/11/22) salah seorang Anggota Fraksi Golkar DPRD Jabar, Haji Kusnadi mengatakan, saat ini banyak orang berpikiran bahwa masalah dalam lingkungan hidup itu mengenai soal sampah.

“Masalah lingkungan hidup juga menyangkut tentang penebangan hutan ilegal, pencemaran sungai, abrasi, kekeringan da berbagi aspek lainnya yang menyebabkan masalah lingkungan, intinya banyak aspek yang menyebabkan masalah itu muncul,” katanya.

Untuk membahas lebih lanjut tentang Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Provinsi Jabar, lanjut Anggota Komisi IV ini, Jawa Barat, DPRD Jabar beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan kerja.

“Kunjungan tersebut dilakukan DPRD Jabar ke Dirjen Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,” ujarnya.

Dalam kunjungannya, diungkap Haji Kusnadi, banyak point-point penting yang menjadi bahan pembahasan untuk dibawa oleh Pansus VI seperti penegakan hukum serta penyesuaian data.

“Setelah kami melakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup, alhamdulillah banyak masukan yang didapat dalam pembahasan RPPLH ini,” ungkapnya.

Kedepan, DPRD Jabar akan kembali membahas berbagai aspek terkait dengan persoalan lingkungan hidup di Jabar dengan para pakar dan mitra kerja di Jawa barat.

“Banyak masukan tentang pembahasan raperda tersebut dan yang paling ditekankan adalah mengenai kerjasama dan penegakan hokum,” ucapnya.

RPPLH sejatinya sudah bagus, tetapi ada beberapa masukan terkait dengan kerja sama dengan provinsi yang lain, penegakan hukum dan juga sinkronisasi data dan informasi yang selalu update.

“Harapannya, raperda ini bisa menjadi pedoman bagi pihak eksekutif, legislatif, maupun masyarakat umum dalam pengelolaan lingkungan hidup nanti,” pungkasnya.(*)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Berita Terpopuler