JabarGo.com /Pangandaran – Menurut Anggota DPRD Jabar Dapil Kabupaten Ciamis, Kuningan, Pangandaran dan Kota Banjar, Dudi Pamuji menyebutkan, tahun 2024 Kabupaten Pangandaran difokuskan menangani kemiskinan.
Ditakan Politisi Golkar Jabar ini bahwa penanganan kemiskinan bakalan menjadi prioritas Pemkab Pangandaran saat ini, hl ini bertujuan dalam melakukan percepatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).
“Percepatan realisasi RPJMD akan dipercepat yang seharusnya tercapai di 2026dan itu sesuai dengan pernyataan serta kesanggupan Pak Bupati nya,dimana 2024 akan mulai pokus terhadap persoalan kemiskinan,” katanya, Kamis (23/2/23).
Ia mengatakan IPM Pangandaran tahun 2022 mencapai 69,03 sedangkan IPM Jabar 73,13 dan secara nasional 72,92. Jumlah itu dinilai cepat karena usia Pangandaran yang baru 11 tahun.
Baca JUga : Anggota Fraksi Golkar DPRD Jabar Ini Apresiasi Program Stopper Jabar, Apa Itu ?
“Pertumbuhan IPM nyah cepat selama 11 tahun dari Kabupaten yang ada di Jawa Barat, bahkan secara nasional,” ucap Haji Dudi Pamuji.
Saat pemekaran tahun 2015 yang lalu, IPM Pangandaran 65,62 dan naik tahun 2019 mencapai 68,21. Sementara mengalami penurunan saat pandemi 2020 mencapai 68,06.
“Dalam perkembangannya IPM 2021 mencapai 68,28 dan tahun 2022 IPM naik lagi 69,03,” ujarnya.
“Target tahun 2023 IPM Pangandaran berdasarkan RPJMD target 2024 70,53. Kalau trendnya baik IPM Tahun 2026 bisa mencapai 72,11,” sambungnya.
Menurutnya tiga indikator IPM terdiri dari ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Kendati demikian, Pangandaran mempunyai peluang ekonomi yang luar biasa, kalau produksi beras hanya untuk kebutuhan masyarakat Pangandaran surplusnya 16 ribu ton.
Baca Juga : Banyak Bursa Walikota Bandung Bermunculan, Terbaru Ada Nama Irfan Hakim dan Hanan Attaki
“Artinya kebutuhan masyarakat di 10 Kecamatan dengan jumlah warga 433 orang terpenuhi,”ungkap Haji Dudi.
Jika kesenjangan antara yang kaya dan miskin di Pangandaran kecil, tetapi angka pengangguran masih besar, selain itu, data yang diterima dari BPS tidak seimbang, maka pemkab Pangandaran buat data faktual dengan verifikasi langsung ke lapangan agar by data, by address.
“Karena yang cari kerja banyak, sedangkan yang benar-benar kerja tidak terdata semua. Kan kita ada buruh, kuli bangunan dan penyadap mereka kan gak seperti pekerja pada umumnya,” ucapnya.
“Data itu aset kekayaan saat ini, siapa yang menguasai data, maka akan menguasai dunia. Saya sendiri akan memimpin langsung penanganan kemiskinan, mulai pekan depan,” pungaksnya.(*)
