Jabargo, — Kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Luwu Timur untuk pembelian kain batik khas daerah menuai sorotan. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara menyeluruh, terutama menyangkut dasar hukum pemotongan TPP, mekanisme pembelian, transparansi transaksi, serta pihak yang menerima pembayaran.
Sorotan disampaikan Ryan Latief Lakaseng, perwakilan Ketua LBH LIRA sekaligus Ketua Lembaga Adat Pasukan Adat To Manurung. Ia meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan tidak hanya melihat persoalan tersebut sebagai urusan administrasi internal pemerintah daerah.
Menurut Ryan, apabila benar pemotongan TPP dilakukan secara langsung oleh bendahara terhadap hak ASN untuk membiayai pembelian kain batik dari pihak tertentu, maka mekanisme tersebut perlu diperiksa untuk memastikan tidak terdapat penyalahgunaan kewenangan maupun konflik kepentingan.
“Yang harus dilihat bukan hanya batiknya. Pertanyaan hukumnya adalah siapa yang memerintahkan pemotongan, apa dasar persetujuannya, ke mana uang tersebut disetorkan, siapa penerimanya, bagaimana mekanisme pengadaannya, dan apakah seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ryan dalam keterangannya.
Soroti Potensi Konflik Kepentingan
Ryan juga menyoroti informasi mengenai keterlibatan kerabat kepala daerah dalam transaksi penyediaan kain batik tersebut.
Menurut dia, apabila benar terdapat hubungan keluarga antara pihak penjual dengan kepala daerah dan pada saat bersamaan kebijakan pemerintah daerah digunakan untuk memfasilitasi transaksi tersebut, maka kondisi itu perlu diuji dari perspektif benturan kepentingan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kalau benar ada kerabat kepala daerah yang menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut, tentu harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai kewenangan pemerintah daerah digunakan untuk mengarahkan transaksi kepada pihak tertentu,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh langsung disimpulkan sebagai tindak pidana sebelum aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap fakta dan dokumen.
Namun, menurutnya, potensi pelanggaran hukum harus menjadi alasan untuk dilakukan pemeriksaan secara independen.
Minta Periksa Dasar Pemotongan TPP
Ryan secara khusus mempertanyakan mekanisme pemotongan TPP.
Menurut dia, harus dipastikan apakah setiap ASN telah memberikan persetujuan yang sah, bagaimana bentuk persetujuannya, serta apakah pemotongan tersebut memang memiliki dasar hukum dan mekanisme administrasi yang benar.
“TPP merupakan hak keuangan pegawai yang diberikan berdasarkan ketentuan. Kalau kemudian dipotong untuk membiayai pembelian barang, harus jelas dasar hukumnya dan harus ada mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai bendahara hanya menjalankan perintah tanpa dasar administrasi yang jelas,” tegasnya.
Ia meminta dokumen terkait pemotongan tersebut dibuka dan diperiksa, mulai dari surat edaran atau keputusan kepala daerah, daftar ASN yang dipotong, besaran potongan, bukti persetujuan pegawai, kontrak atau dokumen transaksi, hingga aliran pembayaran kepada pihak penyedia.
Jangan Sampai Kebijakan Daerah Menjadi Ruang Konflik Kepentingan
Ryan juga mengingatkan pentingnya menjaga jarak antara kebijakan pemerintah daerah dengan kepentingan bisnis pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pejabat.
“Pemerintah daerah harus memberikan contoh tata kelola yang bersih. Kalau ada program pembelian batik daerah, silakan dilakukan sepanjang mekanismenya transparan, tidak memaksa ASN, tidak merugikan pegawai dan tidak menguntungkan pihak tertentu karena kedekatan dengan kekuasaan,” katanya.
Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 sendiri mengatur pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah daerah, termasuk penggunaan pakaian dinas harian berupa batik, tenun, lurik atau pakaian khas daerah.
Karena itu, menurut Ryan, kewajiban menggunakan pakaian batik atau pakaian khas daerah tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk membenarkan mekanisme pemotongan TPP.
“Dua hal itu harus dibedakan. Ada aturan mengenai pakaian dinas, tetapi mekanisme pembelian barang dan pemotongan hak keuangan ASN tetap harus memiliki dasar hukum dan tata kelola yang jelas,” ujarnya.
Dorong APH Turun Tangan
Atas persoalan tersebut, Ryan mendorong aparat penegak hukum, Inspektorat, serta lembaga pengawasan terkait melakukan klarifikasi dan pemeriksaan.
Ia meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran administrasi, konflik kepentingan, pemaksaan terhadap ASN, atau bahkan penyalahgunaan kewenangan.
“Kami tidak ingin mendahului proses hukum. Tetapi kalau memang ada laporan mengenai pemotongan TPP dan transaksi yang melibatkan pihak yang memiliki hubungan dengan kepala daerah, maka aparat harus memeriksa. Jangan sampai persoalan yang awalnya dianggap kecil kemudian menjadi masalah hukum yang lebih besar,” katanya.
Ryan menambahkan, pemeriksaan tersebut juga penting untuk melindungi ASN apabila ternyata mereka memang tidak pernah memberikan persetujuan yang sah atas pemotongan tersebut.
“ASN jangan ditempatkan sebagai pihak yang hanya menerima kebijakan. Hak-hak mereka juga harus dilindungi,” pungkasnya.(*)
