Jabargo — Penunjukan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Fauzambi Syahrul Multhazar sebagai Presiden Komisaris PT Vale Indonesia Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menuai sorotan. Rekam jejak Fauzambi yang dikenal pernah menjabat sebagai Wakil Komandan (Wadan) Tim Mawar Kopassus dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam perspektif reformasi, hak asasi manusia, serta tata kelola korporasi.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua LBH Lira Lindungi Rakyat Indonesia sekaligus Ketua Pasukan Adat Tomanurung, Ryan Latief Lakaseng. Ia mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintah dan pemegang saham dalam menempatkan figur dengan latar belakang tersebut pada posisi strategis di perusahaan tambang yang memiliki kepentingan besar terhadap masyarakat dan wilayah adat.
“Ada apa sebenarnya di balik pengangkatan para mantan prajurit yang dikaitkan dengan peristiwa penculikan aktivis ’98 ke posisi strategis di sektor pertambangan? Apa pertimbangan Presiden Prabowo dalam memberikan jabatan strategis korporasi kepada figur dengan rekam jejak yang masih menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai masa lalu reformasi?” kata Ryan dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Ryan, penunjukan Fauzambi tidak dapat dilihat semata-mata sebagai keputusan bisnis atau pergantian struktur komisaris. Ia melihat adanya pola penempatan purnawirawan militer pada posisi strategis di sejumlah perusahaan sektor sumber daya alam, yang menurutnya perlu diuji secara terbuka berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Jangan sampai publik melihatnya sebagai bentuk political reward yang mengabaikan aspek keadilan dan nilai-nilai reformasi. Kalau memang ada pertimbangan profesional dan tata kelola, pemerintah maupun pemegang saham harus mampu menjelaskannya secara terbuka kepada publik,” tegas Ryan.
Ryan juga mempertanyakan apakah penunjukan figur dengan latar belakang militer dalam posisi puncak perusahaan tambang berpotensi menggeser pendekatan perusahaan dalam menghadapi persoalan masyarakat, khususnya konflik agraria, lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat.
“Apakah ini bagian dari normalisasi terhadap persoalan HAM masa lalu, atau justru bentuk konsolidasi kekuatan di sektor industri ekstraktif? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara transparan. Jangan sampai publik menangkap sinyal bahwa rekam jejak terkait persoalan HAM tidak lagi menjadi pertimbangan dalam pengisian jabatan strategis,” ujarnya.
Sebagai tokoh yang juga aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat dan masyarakat adat, Ryan menilai persoalan tersebut menjadi semakin penting karena perusahaan pertambangan berhadapan langsung dengan masyarakat di wilayah operasionalnya.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan pendekatan yang mengedepankan dialog, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat adat, serta penyelesaian konflik secara berkeadilan.
“Di wilayah pertambangan, rakyat dan masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum, kepastian atas hak mereka, dan ruang dialog yang setara. Karena itu, siapa yang berada di pucuk pimpinan perusahaan bukan hanya persoalan administratif. Ada aspek kepercayaan publik yang harus dijaga,” kata Ryan.
Atas dasar itu, Ryan bersama LBH Lira dan Lembaga Adat Tomanurung mendesak pemerintah dan pemegang saham untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi dewan komisaris PT Vale Indonesia Tbk maupun perusahaan-perusahaan strategis lainnya.
Ia juga meminta agar penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Environmental, Social, and Governance (ESG) tidak berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam menentukan figur yang menduduki posisi strategis di perusahaan.
“GCG dan ESG harus dibuktikan melalui kebijakan dan keputusan yang berpihak pada transparansi, penghormatan HAM, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat. Bukan sekadar menjadi jargon dalam laporan perusahaan,” pungkas Ryan.(*)
