Jabargo – DPP Lembaga Bantuan Hukum Lindungi Rakyat Indonesia (LBH LIRA Indonesia) menyoroti adanya informasi mengenai dugaan terganggunya pemenuhan hak dasar masyarakat di Desa Mapila, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan informasi yang diterima LBH LIRA Indonesia, sebagian warga dilaporkan mengalami kesulitan memperoleh akses air bersih dan listrik. Informasi tersebut disebut berdampak terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat, namun masih memerlukan verifikasi oleh pihak yang berwenang.
Ketua DPP LBH LIRA Indonesia, Ryan Latief Lakaseng, meminta aparat penegak hukum (APH) bersama pemerintah daerah melakukan penelusuran dan penyelidikan secara objektif terhadap informasi yang berkembang. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan guna memastikan kondisi yang sebenarnya.
“Air bersih dan listrik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat terganggu, maka hal tersebut patut dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum maupun administrasi,” ujar Ryan Latief Lakaseng yang juga menjabat sebagai Ketua Pasukan Adat To Manurung Nusantara dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/7).
Ryan menambahkan, apabila hasil penyelidikan menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa atau pelaksanaan program penyediaan air bersih maupun listrik, maka penanganannya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Menurutnya, apabila benar ditemukan adanya penghentian atau pembatasan akses terhadap pelayanan publik tanpa dasar hukum yang jelas, kondisi tersebut perlu dikaji lebih lanjut oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran sepenuhnya merupakan kewenangan aparat yang melakukan penyelidikan.
Ryan juga menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan mengenai pemerintahan desa dan pemerintahan daerah, pejabat desa yang terbukti melakukan pelanggaran atau merugikan kepentingan masyarakat dapat dikenai sanksi administratif sesuai mekanisme dan hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
Ia turut mendorong Inspektorat Kabupaten Bombana, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum untuk melakukan verifikasi di lapangan guna memperoleh fakta yang utuh sekaligus memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Harapannya, pelayanan kepada masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik. Apabila terdapat dugaan pelanggaran, hendaknya ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.
