JabarGo |Bandung – Sidang lanjutan gugatan 18 Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat (PD) Kota Bandung terhadap Ketua Umum (Ketum) PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta jajaran pengurus DPP PD ditunda.
Sidang yang seharusnya digelar PN Bandung Selasa (27/9/22) itu ditunda lantaran, kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat belum menyerahkan atau menyampaikan alat bukti sesuai dengan materi atau subtansi gugatan.
“Ditunda kang, kedua belah pihak belum melengkapi dan menyerahkan bukti, dan sidang digelar kembali Kamis (29/9/22) nanti,” kata Kuasa Hukum DPD PD Jawa Barat (Jabar) dan DPP PD, DR Erlan Jaya Putra SH.MH.
Menanggapi gugatan 18 DPAC PD Kota Bandung, Erlan menjelaskan bahwa gugatan tersebut dianggap tidak tepat, pasalnya tidak sesuai dengan Pasal 32 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
“Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap adanya sengketa kepengurusan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai (MP), jadi menurut kami gugatan ini salah alamat,” katanya.
Meski demikian, pihak tergugat telah menyampaikan eksepsi terhadap Majelis Hakim PN Bandung, dimana Ketum dan DPP PD merasa keberatan atas gugatan yang diajukan oleh 18 DPAC PD Kota Bandung tersebut.
“Kami sudah sampaikan eksepsi dan keberatan, hanya tinggal menunggu jawaban Majelis Hakim atau putusan sela yang akan digelar setelah sidang pembuktian perkara Kamis nanti,” jelasnya.
Sebelumnya, 18 DPAC PD Kota Bandung mengajukan gugatan perdata terhadap PN Bandung dan telah menuding digelarnya Musyawarah Cabang (Muscab) PD Kota Bandung yang digelar serentak itu syarat dengan pelanggaran.
“Jadi gugatan itu berkaitan dengan Muscab PD yang digelar secara serentak termasuk DPC PD Kota Bandung, 18 DPAC menuding muscab tersebut tidak sah, dan menurut kami itu keliru,” ungkap Erlan.
Ditegaskan Erlan, Muscab PD yang digelar serentak di Kota Bandung beberapa waktu tersebut sudah sesuai AD/ART dan mekanisme yang benar, jadi hasil keputusan muscab itu sah secara hukum.
“Menurut mereka (pihak penggugat) Muscab PD serentak itu dianggap tidak sah dan melanggar AD/ART atau tidak sesuai mekanisme, kami tegaskan itu tidak benar dan keputusan muscab sudah berkekuatan hukum tetap,” tegasnya.
Terakhir, sebagai perbandingan di kota kabupaten lain di Jabar, diketahui tidak terdapat adanya gugatan dalam bentuk apapun atas keputusan muscab, berbeda dengan Kota Bandung yang menilai bahwa hasil muscab dianggap tidak sesuai aturan partai.
“Sekali lagi, muscab serentak sudah sesuai mekanisme dan AD/ART PD, sebagai perbandingan, sepengetahuan tidak ada kota kabupaten lain yang menggugat hasil keputusan muscab, jadi lebih baik seharusnya diselesaikan di MP,” pungkasnya. (*)
