JabarGo.com |Bandung – Kuasa Hukum DPD Partai Demokrat (PD) Jawa Barat (Jabar) dan DPP PD, DR Erlan Jaya Putra SH.MH mengaku optimis bahwa perkara perdata atas gugatan 18 Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) PD di Kota Bandung ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung.
Menurutnya, sesuai Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2011 tentang partai Politik (Parpol) menyatakan bahwa sengketa kepengurusan harus ditempuh atau diselesaikan melalui dan atau oleh Mahkamah Partai (MP).
“Alasan pertama kemudian kenapa kami di DPD dan DPP PD optimis menang atau gugatan ke-18 DPAC di Kota Bandung itu di tolak karena, menurut UU No 2 Tahun 2011 Pasal 32 cukup jelas dan tegas,” katanya.
Erlan menilai bahwa proses peradilan yang tengah diproses di PN Bandung Jalan R.E. Martadinata itu keliru atau salah alamat, pasalnya jalur yang kemudian dianggap benar guna menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan partai yaiti melalui MP.
“Kami yakin Majelis Hakim PN Bamdung diperkirakan atau diprediksi bakal menolak gugatan yang diajukan seluruh DPAC PD Kota Bandung, dengan dasar Pasal 32 tersebut, jadi menurut kami gugatan itu salah alamat,” sambungnya.
Mengahadapi sidang lanjutan yang akan digelar Kamis (29/9/22) besok, Erlan mengungkapkan, agenda sidang nanti yaitu pembuktian atas gugatan yang dilayangkan pihak penggugat terhadap tergugat, dan tentunya DPD, DPP dan Ketum PD, Agus Harimurti Yudhono (AHY) sebagai pihak tergugat siap untuk membuktikan.
“Bukti dari kita yakni Pasal 32 UU No 2 Tahun 2011 serta berbagai putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa persoalan perselisihan partai harus diselesaikan terlebih dahulu di MP, dan itu sudah kita sampaikan ke Majelis Hakim,” ungkapnya.
Selain itu bukti berikutnya yaitu berbagai dokumen administrasi berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak, tentunya sudah sesuai dengan ketentuan AD/ART dan mekanisme yang berlaku di PD, oleh karena itu dalam putusan sela nanti, pihak tergugat meyakini bahwa gugatan 18 DPAC Kota Bandung itu diprediksi ditolak.
“Pelaksanaan muscab berlangsung sesuai AD/ART dan mekanisme yang benar atau yang berlaku di PD, selain itu pelaksanaan muscab juga berlangsung secara tranfaran, jujur dan adil,” pungkas Erlan kepada JabarGo.com Rabu (28/9/22).
