JAKARTA – Setelah memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan bahwa tersisa 37 calon tunggal yang akan bersaing dalam Pilkada 2024. Meskipun begitu, angka tersebut jauh lebih sedikit dari 48 calon tunggal yang pertama kali dikabarkan sebelumnya.
Dilansir Liputan6.com, pada hari Selasa (30/8/2024), sehari setelah masa pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada 2024 usai, KPU sempat melaporkan bahwa terdapat 48 wilayah yang memiliki calon tunggal dalam Pilkada 2024, jumlah ini terdiri dari 1 provinsi, 42 kabupaten, dan 5 kota. Namun, beberapa hari kemudian, pada hari Rabu (4/9/2023), jumlah tersebut diralat oleh Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, sehingga total wilayah yang memiliki calon tunggal kemudian berjumlah 44 wilayah.
KPU lantas memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran guna mengurangi tingginya daerah-daerah dengan calon tunggal tersebut. Hanya saja, hingga hari penetapan pasangan calon tiba, tidak ada pengurangan secara signifikan.
Dilansir dari Antaranews.com, melalui konferensi pers KPU RI pada hari Senin (23/9/2024), Anggota KPU RI August Mellaz mengungkapkan bahwa tersisa 37 pasangan calon (paslon) tunggal yang akan menghadapi kotak kosong pada Pilkada Serentak 2024.
“Dari 44 daerah tersebut, saat ini totalnya ada 37 (daerah). Jadi mengalami penurunan di tujuh wilayah,” kata Mellaz dalam konferensi tersebut.
Meskipun begitu, Mellaz juga menjelaskan paslon tunggal akan tetap diberi kesempatan menyampaikan visi dam misi dalam debat terbuka. Para paslon tunggal juga tetap harus mengundi nomor urut.
“Tidak serta-merta karena calon tunggal, kolom surat suaranya itu akan nomor satu,” tegasnya.
Adapun dari semua paslon tunggal, tidak satu pun yang calon non-partai. Semua diusung oleh gabungan partai politik.
Kurangnya Persaingan dan Keputusan MK yang Terlambat
Dilansir oleh Liputan6.com, menurut Direktur Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago, fenomena calon tunggal di Pilkada 2024 menjadi indikator adanya masalah dalam iklim demokrasi di Indonesia. Dia menilai bahwa peningkatan jumlah calon tunggal mencerminkan kondisi demokrasi yang kurang sehat, di mana proses politik cenderung didominasi oleh elite dan kurang memberi ruang bagi persaingan politik yang terbuka.
“Meskipun ada kandidat dengan popularitas tinggi, dalam skema politik elit, bahkan kandidat yang tidak populer pun bisa muncul sebagai pemenang asalkan mereka mampu bernegosiasi dan berkompromi dengan elite,” kata Arifki.
Adapun keputusuan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menurunkan ambang batas pencalonan di Pilkada 2024, yang disinyalir mampu menambah jumlah calon-calon baru untuk mengarungi Pilkada 2024 ini, bagi Arifki justru belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah calon tunggal.
“Putusan MK itu memang membuka ruang bagi partai-partai kecil untuk mencalonkan kandidat mereka sendiri. Namun, negosiasi antara elite dan partai-partai besar sudah terjadi jauh sebelum putusan itu dikeluarkan. Akibatnya, meskipun ada ruang lebih besar untuk kontestasi, kemungkinan besar yang terjadi adalah pertarungan head-to-head antara dua kandidat, bukan lebih dari itu,” jelasnya.
Apa yang Terjadi Jika Kotak Kosong Menang?
Dalam wawancara yang dilakukan Liputan6.com, menurut, Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, menyampaikan bahwa jika calon tunggal kalah melawan kotak kosong dalam pemilihan, sesuai dengan ketentuan Pasal 54 D ayat 3, maka akan diadakan pilkada ulang yang bisa diselenggarakan pada tahun berikutnya (2025) atau sesuai jadwal lima tahun sekali (2029).
“Jika nanti diselenggarakan di tahun berikutnya berarti pemilihan akan diselenggarakan pada bulan November 2025,” kata Idham saat dihubungi oleh Liputan6.com di Jakarta, Minggu 1 Agustus 2024.
Idham menjelaskan bahwa sesuai aturan yang berlaku, calon tunggal pada Pilkada 2024 harus memperoleh lebih dari 50 persen suara sah. Jika tidak, daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat (Pj).
“Jika hasil pemilihan nanti, di mana calon tunggal tidak memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka pemerintah menugaskan penjabat gubernur, bupati, atau wali kota,” tutur dia seperti dilansir dari Antara.
Idham menguraikan bahwa ada dua alternatif jika calon tunggal tidak berhasil mendapatkan lebih dari 50 persen suara sah.
Alternatif tersebut adalah mengadakan pilkada ulang pada tahun berikutnya atau mengikuti jadwal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 3 ayat 1 UU nomor 8 tahun 2015, di mana pilkada diadakan setiap lima tahun sekali.
“Berarti ada dua alternatif tahun penyelenggaraan pilkada diulang kembali pada tahun berikutnya (2025), atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan (2029),” ujarnya.
Keputusan Komisi II DPR RI
Dilansir dari detiknews, Komisi II DPR dan KPU RI telah menyetujui jadwal gelaran pilkada ulang jika suatu daerah dimenangkan kotak kosong di Pilkada 2024. Pilkada ulang tersebut disepakati akan digelar pada September 2025.
Hal itu disepakati dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Kemendagri, KPU RI, Bawaslu dan DKPP di ruang rapat Komisi II DPR, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024). Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.
Rapat menyetujui sejumlah poin kesimpulan. Salah satunya mengenai jadwal gelaran pilkada ulang di daerah-daerah yang dimenangkan kotak kosong.
“Terhadap daerah yang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya terdiri dari Pemilihan 1 Pasangan Calon Kepala Daerah dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50%, Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota yang diulang kembali akan diselenggarakan pada bulan September 2025,” bunyi poin kesimpulan tersebut.
Dalam kesempatan yang berbeda, Doli mengungkit komitmen dari para stakeholder bahwa pilkada ulang jangan sampai digelar lebih dari setahun sejak pilkada serentak dilaksanakan pada November 2024.
“…nah, minggu lalu itu kan kita keputusannya pelaksanaan pilkada ulangnya itu tidak boleh lebih dari satu tahun,” kata Doli usai rapat.
Meskipun begitu, Doli menjelaskan, dalam gelaran pilkada ulang, calon tunggal yang telah kalah melawan kotak kosong diperbolehkan mencalonkan lagi. Dia menyebut tidak ada aturan yang melarang pencalonannya.
“Boleh, karena di dalam undang-undang itu dimungkinkan untuk mereka mencalonkan lagi,” ujar Doli.
Daftar wilayah dengan paslon tunggal berdasarkan data KPU RI:
– Pilkada Provinsi:
1. Papua Barat – Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani
– Pilkada Kabupaten:
1. Aceh, Aceh Utara – Ismail A Jalil-Tarmizi
2. Aceh, Aceh Tamiang – Armia Pahmi-Ismail
3. Sumatera Utara, Asahan – Taufik Zainal Abidin-Rianto
4. Sumatera Utara, Labuhanbatu Utara – Hendri Yanto Sitorus-Samsul Tanjung
5. Sumatera Utara, Pakpak Bharat – Franc Bernhard Tumanggor-Mutsyuhito Solin
6. Sumatera Utara, Serdang Bedagai – Darma Wijaya-Adlin Umar Yusri Tambunan
7. Sumatera Utara, Nias Utara – Amizaro Waruwu-Yusman Zega
8. Sumatera Utara, Dharmasraya – Annisa Suci-Ramadhani Leliarni
9. Sumatera Selatan, Empat Lawang – Joncik Muhammad-Arifai
10. Jambi, Batanghari – Muhammad Fadhil Arief-Bakhtiar
11. Sumatera Selatan, Ogan Ilir – Panca Wijaya Akbar-H. Ardani
12. Bengkulu, Bengkulu Utara – Arie Septia Adinata-Sumarno
13. Lampung, Lampung Barat – Parosil Mabsus-Mad Hasnurin
14. Lampung, Tulang Bawang Barat – Novriwan Jaya-Nadirsya
15. Kepulauan Bangka Belitung, Bangka – H. Mulkan-Ramadian
16. Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Selatan – Riza Herdavid-Debby Vita Dewi
17. Kepulauan Riau, Bintan – Roby Kurniawan-Deby Maryanti
18. Jawa Barat, Ciamis – Herdiat Sunarya-Yana Diana Putra
19. Jawa Tengah, Banyumas – Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti
20. Jawa Tengah, Sukoharjo – Etik Suryani-Eko Sapto Purnomo
21. Jawa Tengah, Brebes – Paramitha Widya Kusuma-Wurja
22. Jawa Timur, Trenggalek – Mochamad Nur Arifin-Syah Muhamad Nata Negara
23. Jawa Timur, Ngawi – Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko
24. Jawa Timur, Gresik – Fandi Akhmad Yani-Asluchul Alif
25. Kalimantan Barat, Bengkayang – Sebastianus Darwis-Syamsul Rizal
26. Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu – Andi Rudi Latif-Bahsanuddin
27. Kalimantan Selatan, Balangan – Abdul Hadi-Akhmad Fauzi
28. Kalimantan Utara, Malinau – Wempi W. Mawa-Jakaria
29. Sulawesi Selatan, Maros – A. S. Chaidir Syam-Muetazim
30. Sulawesi Tenggara, Muna Barat – La Ode Darwin-Ali Basa
31. Sulawesi Barat, Pasangkayu – Yaumil Ambo Djiwa-Herny
– Pilkada Kota:
1. Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang – Maulan Aklil-Masagus M Hakim
2. Jawa Timur, Kota Pasuruan – Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi
3. Jawa Timur, Kota Surabaya – Eri Cahyadi-Armuji
4. Kalimantan Timur, Kota Samarinda – Andi Harun-Saefuddin Zuhri
5. Kalimantan Utara, Kota Tarakan – Khairul-Ibnu Saud.
Sumber: CNN Indonesia, Liputan6, Antaranews, detiknews, tirto.id (foto)
