Jabargo, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset tanah dan bangunan hasil sitaan tindak pidana korupsi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Aset tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung pelayanan publik dan kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Penandatanganan perjanjian dan pengumuman penyerahan hibah Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan di Aula Oman Sahroni, Pemerintah Kabupaten Subang, Rabu (11/2/2026).
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat, Norman Nugraha, menyampaikan, total aset yang diserahkan berjumlah 18 bidang dengan nilai mencapai sekitar Rp23,3 miliar.
“Aset-aset ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk di antaranya untuk pengembangan ruang terbuka hijau,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan aset daerah. Ia menyebutkan bahwa Jawa Barat memiliki aset yang cukup besar, namun masih perlu penguatan dalam tata kelola agar dapat memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Saya berharap seluruh aset ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan publik. Salah satunya di Depok akan digunakan untuk Kantor Pelayanan Samsat Jawa Barat, sehingga diharapkan pendapatan Samsat dapat meningkat,” ujarnya.
Dedi juga menegaskan bahwa penyerahan aset hasil tindak pidana korupsi harus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk mengelola keuangan secara akuntabel dan bertanggung jawab. Ia menyoroti praktik yang disebutnya sebagai “korupsi budaya”, yakni pengeluaran anggaran yang tidak diperlukan dan tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
Sementara itu, Direktur Pelacakan Aset, Manajemen Bukti dan Pelaksanaan KPK, Mungki Hadipratikto, menjelaskan bahwa penyerahan hibah tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian barang sitaan oleh KPK.
“Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2021, penyelesaian barang sitaan pada umumnya dilakukan melalui lelang. Namun dalam kondisi tertentu, dapat dialihkan melalui mekanisme hibah seperti yang dilakukan saat ini,” jelasnya.
KPK menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset hasil korupsi dapat dikembalikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan.
Ke depan, KPK akan melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan aset hibah tersebut selama satu tahun guna memastikan aset benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
