Jabargo, – Penandatanganan kerja sama pemanfaatan lahan Hak Pengelolaan (HPL) seluas 394,5 hektare atau sekitar 3 juta m, antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan PT IHIP menuai sorotan. Kerja sama pengelolaan aset daerah yang nilainya mencapai belasan miliar rupiah itu dinilai cacat hukum dan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Ketua LBH LIRA Indonesia Ryan Latief La Kaseng, menilai Pemkab Luwu Timur telah mengabaikan peran DPRD dalam proses penyusunan hingga penetapan kerja sama tersebut.
“Pemanfaatan aset bernilai strategis ini melompati kewenangan DPRD. Pengabaian peran legislatif jelas melanggar regulasi dan mengancam Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Ryan dalam keterangan tertulisnya, Senin, 10 Juli 2026.
Menurut Ryan, sedikitnya terdapat empat persoalan dalam kerja sama tersebut. Pertama, keterlibatan DPRD dinilai semestinya ada karena kerja sama dengan pihak ketiga tersebut menyangkut aset daerah yang bersifat strategis dan berdampak terhadap keuangan daerah.
Kedua, Ketua Lembaga Pasukan Adat To Manurung ini menilai pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tanpa melibatkan fungsi pengawasan DPRD berpotensi mencederai prinsip tata kelola pemerintahan.
Persoalan berikutnya menyangkut skema pemanfaatan lahan. Ryan menilai adanya klausul hak meneruskan sewa atau sublease membuat kerja sama tersebut secara substansi lebih dekat dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), bukan sekadar perjanjian sewa-menyewa.
“Kalau substansinya merupakan KSP, tentu ada mekanisme, penilaian, dan persetujuan yang harus dipenuhi,” katanya lagi.
Ryan juga mempersoalkan nilai sewa yang disebut hanya Rp225,35 per meter persegi per tahun. Menurutnya, penetapan tarif tersebut perlu dibuka secara transparan dan didukung perhitungan nilai wajar.
Ia menilai kondisi itu berpotensi bertentangan dengan prinsip keterbukaan, kecermatan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Atas persoalan tersebut, Ryan menyebut perjanjian kerja sama itu rentan dipersoalkan secara hukum. Ia bahkan menilai terdapat kemungkinan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila ditemukan pelanggaran prosedur dalam penerbitannya.
Selain itu, nilai sewa yang dianggap terlalu rendah juga dinilai perlu diperiksa. Menurut Ryan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau kerugian daerah.
Ryan pun mendesak DPRD Luwu Timur segera menjalankan fungsi pengawasan. Ia mendorong DPRD menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk meminta penjelasan serta mengusut proses penunjukan tim appraiser hingga negosiasi kerja sama.
Lebih jauh ia mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset atau rapat dengar pendapat bersama Pemkab Luwu Timur dan PT IHIP. Audit Tujuan Tertentu (ADTT) kepada BPK juga dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian daerah.
“DPRD Luwu Timur memiliki tanggung jawab moral dan hukum kepada rakyat. Jangan biarkan aset daerah seluas 394,5 hektare ini dikelola secara tidak transparan dan merugikan daerah,” pungkas Ryan.(*)
