Jabargo, – Badan Kerja Cabang (Bakercab) GMNI Bandung pelaksanaan Kongres Ke-22 GMNI yang direncanakan digelar di Kota Bandung. Sikap terhadap rencana DPP GMNI kubu Imanuel-Sujahri ini merupakan penolakan administratif maupun ideologis.
Ketua Bakercab GMNI Bandung, Halim Mulia menegaskan, meski masih wacana, pelaksanaan Kongres ke 22 merupakan praltik pengkhianatan terhadap cita-cita perjuangan organisasi dan kaum marhaen. Bagi Halim, pemilihan Kota Bandung sebagai tuan rumah tidak mencerminkan semangat perjuangan dan persatuan yang pernah lahir di kota ini—kota yang dahulu menjadi saksi sejarah Konferensi Asia Afrika.
“Kota Bandung adalah simbol perjuangan, intelektualitas, dan moralitas. Memaksakan Kongres faksional di kota ini justru mencoreng nilai nilai historis yang pernah terjadi.” tegas halim, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 Juli 2025.
Halim menambahkan, Kota Bandung sebagai kota historis perjuangan, tidak layak dijadikan tempat pelarian elit organisasi yang gagal menjalankan mandat ideologi. “Jangan jadikan kota yang memiliki nilai – nilai historis ini, sebagai tempat pencucian dosa kolektif bagi para elit-elit gagal serta pecundang sejarah yang menjadikan GMNI sebagai alat dagang politik. ketika ini dipaksakan maka terjadi penghinaan terhadap nilai-nilai ideologis, intelektual, dan etika gerakan mahasiswa yang dijunjung tinggi di Bandung,” tambahnya lagi.
Adapun alasan dari penolakan kongres tersebut didasari atas kondisi objektif organisasi hari ini yang tengah sakit namun pelaksanaan kongres tetap dipaksakan di atas luka organisasi. GMNI secara fakta, hari ini tengah terpecah, tercerai, dan mengalami krisis legitimasi akibat dualisme kepemimpinan DPP pasca Kongres Ambon 2019.
Alasan lainnya, lanjut Halim, sebab struktur kepengurusan DPP yang akan menyelenggarakan kongres ini, yaitu Imanuel-sujahri telah menelantarkan organisasi selama 6 tahun. Hal itu kemudian membuat struktur tersebut tidak memiliki legitimasi untuk menyelenggarakan kongres GMNI.
“Pemaksaan pelaksanaan kongres yang dapat memperburuk kondisi organisasi dengan praktek manipulasi, kooptasi kekuasaan, dan perebutan legitimasi struktural di tubuh organisasi GMNi,” ungkap Halim.
“Kongres ini bukan jalan keluar, tapi justru bentuk pemaksaan kehendak oleh elit organisasi yang ingin mengamankan kekuasaan di atas penderitaan dan kebingungan kader,” imbuhnya.
Bagi Halim, kalaupun kongres harus diadakan sebaiknya dimulai dari komunikasi akar rumput untuk menyamakan kembali ritme, agenda strategis dan ideologis organisasi. “Kkongres hanya mungkin diinisiasi oleh konsolidasi akar rumput bukan oleh kepengurusan DPP yang ada.” jelasnya lagi
Olehnya itu, Halim mengajak semua pengurus GMNI di Indonesia menolak rencana Kongres ke-22 GMNI oleh DPP Imanuel-Sujahri di Kota Bandung. Ia juga Mlmenyerukan untuk melakukan boikot nasional terhadap kegiatan organisasi yang tidak sah secara ideologis dan struktural.
Selanjutnya Halim menyerukan seluruh kader GMNI se indonesia untuk mengadili seluruh oknum, elite, serta aktor yang berperan dibalik kerusakan organisasi gmni.
“Kami juga mendorong rekonstruksi total organisasi melalui konsolidasi ideologis berbasis kader akar rumput,” punglasnya.(*)
