JabarGo.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mempertanyakan Kepgub yang pernah diterbitkan tentanhg Protokol Kesehatan Covid-19 di Pondok Pesantren sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub).
Hal itu dilakukan Anggota Fraksi Golkar Jabar Edi Rusyandi. Pihaknya mempertanyakan tindaklanjut Kepgub tersebut. Menurutnya, Pemprov seharusnya bisa memetakan kondisi Pesantren di Jabar.
“Meski sudah landai akan tetapi harus diketahui mana yang sudah mandiri dan mana yang layak dibantu infrastruktur, seperti alat dan layanan kesehatan,” kata Edi Rusyandi.
Pemrov harus membrikan laporan serta memastikan alokasi dari jumlah anggaran refocusing serta sumber lainnya bagi warga pesantren.
Edi menjelaskan, Pemprov Jabar harus pro aktif mengkoordinasikan Pemda Kota/Kabupaten juga kementerian agama sebagai leading sector utama penyelenggaraan pendidikan pesantren guna berkolaborasi untuk memastikan segala kebutuhannya.
Fasilitasi dan layanan aktifitas pesantren di meski sudah landai di masa pandemi ini, namun tetap sepenuhnya harus helas.
“Jika itu sudah terwujud, itu artinya Pemprov benar-benar hadir untuk pesantren,” tuturnya.(*)
