JabarGo.com /Bandung – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menangkap tujuh orang dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus pajak selama 2022, hasil ini merupakan buah kolaborasi antara Kejati Jabar dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar 1.
Delapan berkas perkara penyidikan terhadap 7 tersangka dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jabar I diterima Kejati Jabar dan melanjutkan penyidikan tersebut ke tahap penuntutan, dan ketujuh tersangka itu di antaranya, YSI yang melakukan tindak pidana melalui CV MU dan CV NAP yang keduanya merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cianjur.
“Lalu AS alias DA yang melakukan tindak pidana melalui tiga wajib pajak, kemudian GNW yang melakukan tindak pidana melalui sembilan wajib pajak, keempat CJ yang melakukan tindak pidana melalui sekurang-kurangnya 9 wajib pajak,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar, Asep N Maulana.
Baca Juga : Biaya Haji Turun, Begini Penjelasan Wakil Ketua Komisi VIII DPR
Kepada awak media, Rabu (15/2/23) Asep menguraikan, selanjutnya berinisial SHH yang melakukan tindak pidana melalui CV MCD yang merupakan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas dan PT CG yang merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara.
“Kemudian AN yang merupakan wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Tegallega, terakhir HRS yang melakukan tindak pidana melalui PT MPR yang merupakan wajib pajak terdaftar di KPP Madya Bandung,” urainya.
Dijelaskan Asep, terkait pidana denda yang belum terpulihkan akan dilakukan kegiatan Asset Tracing lewat kerja sama antara jaksa penuntut umum (JPU) dengan PPNS Kanwil DJP Jawa Barat I guna selanjutnya dapat dilakukan sita atas aset untuk dapat segera digunakan dalam memulihkan kerugian dan pendapatan negara.
“Penegakan hukum yang selama ini dilakukan di antaranya ultimum remedium, yaitu, penegakan hukum merupakan tindakan terakhir setelah upaya-upaya lainnya yang bersifat administratif sudah dilakukan,” jelasnya.
Deterrence effect, yaitu, penegakan hukum diarahkan untuk dapat memberikan efek jera kepada Wajib Pajak lainnya agar tidak berbuat hal yang sama, dan Kejati Jabar mendukung pemulihan keuangan dan pendapatan negara.
“Kerja sama antara Kejati Jabar dengan Kanwil DJP Jabar I ini merupakan bentuk sinergitas antarintansi pemerintah dalam penegakan hukum khususnya di Jabar,” pungkasnya.(*)
