JabarGo.com /Bandung – Anggota DPRD Jabar Haji Kusnadi mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyiapkan sejumlah antisipasi agar hajat politik di Jawa Barat (Jabar) tetap berjalan baik. Apalagi, Provinsi Jawa Barat saat ini menempati urutan keempat kategori tingkat tinggi kerawanan pemilu secara nasional.
“Ternyata Jabar paling rawan dalam hal kontestasi. Dimana soal hak dipilih kemudian pelaksanaan kampanye,” katanya, Sabtu (21/1/23).
Hak dipilih, kata dia, menyangkut soal isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan calon pemimpin berdasarkan isu SARA. Kemudian, dari sisi kampanye adalah informasi hoax, black campaign (kampanye hitam), penggunaan fasilitas negara, netralitas ASN, TNI dan Polri lalu soal money politik.
“Trennya ini banyak yang memprediksi dan kami sendiri berupaya mengantisipasi dari analisis yang sudah muncul bahwa tingkat kerawanan jauh lebih tinggi dibanding 2019, dinamika kontestasi politik lebih tinggi terutama akan terkait soal konsekuensi keberlimpahan pengguna media sosial. Yakni, baik yang dilakukan oleh peserta pemilu atau partisipasi publik memberikan sikap dan tanggapan,” paparnya.
Baca Juga : Kusnadi Berharap Terbentuknya DOB di Kabupaten Bogor
Yang penting diantisiapasi, pertama akan melakukan upaya take down, kerja sama dengan kominfo dan platform medsos yang ada. Kedua, kata dia, penguatan literasi masyarakat. Terutama, terhadap bagaimana penggunaan medsos yang baik, bagaimana soal tahapan pemilu yang benar, pencalonan dan lainnya.
“Yang ini bagi kita bagian dari strategi mencegah terjadinya sebaran hoax dan blackcampaign sendiri. Kami juga sedang membentuk tim khusus, termasuk bekerjasama dengan pemuka atau organisasi agama,” pungkasnya.(*)
