Jabargo, – Ketua Umum Media Independen Online (MIO) Indonesia, AYS Prayogie, memberikan catatan kritis dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Serang, Banten. Meskipun tema HPN tahun ini, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, terdengar optimis, Prayogie menilai narasi tersebut belum menyentuh akar permasalahan struktural yang tengah mencekik industri media, terutama media online dan lokal di daerah.
Menurut Prayogie, dunia pers saat ini sedang berada dalam pusaran krisis ekonomi yang sistemik. Ia menyoroti adanya ketimpangan yang luar biasa dalam distribusi belanja iklan nasional yang lebih banyak tersedot oleh dominasi platform digital global dan media sosial.
Kondisi ini membuat media pers lokal dan independen hanya mendapatkan sisa-sisa kue iklan, sehingga banyak perusahaan media yang terpaksa beroperasi dalam kondisi yang tidak sehat secara finansial. Kesenjangan ekonomi ini berdampak langsung pada dapur redaksi dan kesejahteraan para jurnalis. Ketika perusahaan pers kesulitan untuk sekadar bertahan hidup, maka kualitas karya jurnalistik seringkali menjadi korbannya.
“Banyak wartawan kini dibebani target kuantitas yang tidak masuk akal dengan upah yang minim, bahkan seringkali tanpa perlindungan kerja yang layak,” ujar Prayogie dengan nada prihatin pada Senin, 9 Februari 2026.
Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa tekanan ekonomi yang hebat ini secara perlahan menggerogoti independensi pers. Media yang memiliki posisi tawar lemah karena ketergantungan pada iklan atau kerja sama tertentu, cenderung sulit bersikap kritis terhadap pemegang kekuasaan maupun kepentingan modal. Hal ini dianggap sebagai bentuk “pembungkaman halus” yang bisa merusak fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi.
Selain masalah finansial, Prayogie juga menyoroti tren peningkatan ancaman terhadap kebebasan pers melalui jalur hukum dan intimidasi digital. Ia mencatat masih banyaknya kasus kriminalisasi terhadap jurnalis yang mengangkat isu sensitif, mulai dari pelaporan ke aparat penegak hukum, pemanfaatan pasal-pasal karet, hingga upaya penghapusan paksa (take down) konten jurnalistik di ruang siber.
“Ancaman terhadap kebebasan pers hari ini telah bertransformasi. Tidak lagi selalu berupa kekerasan fisik, melainkan tekanan ekonomi dan gugatan hukum yang melelahkan. Kondisi ini sangat berbahaya bagi kesehatan demokrasi kita. Pers yang dibayangi rasa takut dan kelemahan ekonomi tidak akan pernah bisa menjalankan fungsi kontrol sosial secara maksimal,” tegas sosok nomor satu di MIO Indonesia tersebut.
Sebagai penutup, Prayogie menegaskan bahwa HPN 2026 seharusnya menjadi momentum evaluasi total bagi Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk benar-benar menjamin kebebasan pers sesuai mandat UU Nomor 40 Tahun 1999. Ia berharap pers tidak hanya dijadikan objek selebrasi tahunan, melainkan didukung dengan kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan industri media lokal agar mampu tetap tegak menyuarakan kebenaran. (*)
