Jabargo.com, Bandung – Pemerintah daerah provinsi Jawa Barat akan menerapkan Mekanisme Kerja Dinamis (MKD) dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima dan Aparatur Sipil Negara tetap produktif 100 persen. Pemdaprov mengklaim, Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang menerapkan sistem tersebut di Indonesia.
Penerapan MKD tersebut mendapat tanggapan dari Anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Golkar, Hilal Hilmawan. Menurut politisi yang duduk di Komisi II tersebut sah-sah saja diterapkan jika memang melalu kajian yang mendalam dan tuntas.
“Ini adalah konsep yang bagus. Tapi harus dilihat apakah sudah cocok diterapkan di Jawa Barat. Jika memang cocok dan dampaknya positif, itu harus kita dukung ,” kata Hilal Hilmawan kepada Jabargo.com, Selasa, 20 Juni 2023.
Ia menambahkan, seiring dengan perkembangan zaman, maka konsep MKD memang mau tidak mau harus diberlakukan. Apalagi ia menilai, MKD akan berdampak pada banyak hal utamanya soal efisiensi anggaran.
“MKD bisa saja membuat ASN menghemat BBM, biaya makan dan menciptakan birokrasi yang agile (lincah),” kata Hilal.
Jawa Barat, lanjut Hilal, memang harus berani mencoba melakukan inovasi termasuk aturan maupun sistem kerja ASN. Bagi Hilal, Jawa Barat memang selangkah lebih maju sebab sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat (Pergub).
“Landasannya itu bisa dilihat pada Pergub Nomor 102 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara,” papar politisi kelahiran Indramayu tersebut.
Olehnya itu ia beharap, sistem MKD yang bakal diterapkan nantinya tetap tidak mengabaikan pelayanan publik. Sebab harus dipahami, jika pemerintah sebagai pelayan harus ada untuk masyarakat.
“Dengan MKD, pelayanan kepada masyarakat harus tetap maksimal,” tutup Hilal.(*)
