JabarGo.com – Dalam upaya mensejahtrakan masyarakat melalui program rutilahu (rumah tidak layak huni) yang telah digulirkan, dirasakan masih banyak kekurangan dalam merealisasikannya.
Hal itu diakui oleh anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar H Kusnadi, S.IP. Pihaknya tidak menampik bahwa kekurangan yang dirasakannya belum maksimal dalam mengawal kepentingan rakyat.
Hal ini terbukti, dari banyaknya masyarakat yang belum menerima mafaat rutilahu, baru teralisasi 800 unit rutilahu di 23 Kecamatan se-Kabupaten Bogor.
“Saya akui, itu belum maksimal. Namun ke depan saya akan lebih meningkatkan lagi, dari 20 unit setiap desanya peneruma rutilahu akan di tingkatkan lagi,” kata H Kusnadi.
Lepas dari itu, dalam melakukan peninjauan penerima manfaat di wilayah Kabupaten Bogor, dirinya harus rela blusukan masuk lorong gang dan perkebunan untuk sampai ke tempat penerima rutilahu.
Tak jarang dalam melakukan giatnya itu, akunya lagi, harus merogoh uang gajih sebagai anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan transportasi selama perjalanan menuju masyarakat penerima manfaat.
Bahkan dalam setiap kegiatan di wilayah Kabupaten Bogor, pihaknya menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang dikunjunginya.
Bantuan yang diberikan itu bersumber dari dana pribadi. Menurutnya, dirinya menjadi anggota dewan tidak serta merta jika tak didukung oleh masyarakat.
Sehingga sudah sepantasnya bantuan yang disalurkan itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang telah memberikan doa yang tulus demi tercapainya tujuan duduk di kursi dewan.
“Rejeki yang saya terima ini harus pula dirasakan oleh mereka. Karena mereka pulalah saya bisa menjadi anggota DPRD Pronvinsi Jabar,” ucapnya.
Tanpa ada dukungan dan doa dari masyarakat, tambahnya, dirinya tidak mungkin menjadi anggota dewan saat ini.
“Saya ucapkan terima kasih atas doa yang tulis dan ikhkas kepada semua masyarakat di Kabupaten Bogor. Dan mohon maaf masih banyak program yang belum terealisasi,” cetusnya lagi.
Untuk itu, aku H Kusnadi, dirinya bertekad akan lebih meningkatkan pelayanan untuk mengawal kebijakan pemerintah demi keberpihakan kepada masyarakat, dengan modal kepercayaan dan dukungan serta doa.***
