JabarGo.com |Bandung – Pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta Kota Kabupaten akan berlangsung sebentar lagi, dalam sejarah pemilu selalu menjadi perhatian publik.
Bukan hanya merupakan agenda rekrutmen politik nasional, juga karena diidentikkan sebagai ‘pesta demokrasi’ yang banyak melibatkan partisipasi ratusan juta warga di Indonesia termasuk di Jawa Barat (Jabar).
“Pemilu 2024 diyakini akan mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya, paling tidak ada dua ‘magnet’ yang akan menambah daya tarik” kata Ratu.
Pemilik nama lengkap Ratu Desmi Azalia tersebut menjelaskan, pertama, dibersamakannya waktu pelaksanaan pilpres dengan pileg, pada 14 Febuari 2024 merupakan kali kedua dalam sejarah perpolitikan nasional di Indonesia.
“Kedua, munculnya generasi milenial dalam jumlah yang signifikan sebagai partisipan, dan ini menarik, karena generasi milenial memiliki karakter yang berbeda dari generasi pendahulunya,” katanya.
Diungkap salah seorang pengurus PDK Kosgoro 1957 Jabar ini, dua hal itu kemudian mempengaruhi konstelasi politik Pemilu 2024, dan tentunya menambah kompleksitas pelaksanaannya.
“Berimplikasi makin kompleksnya problematika yang akan dihadapi seluruh stakeholder, KPU, Bawaslu, Parpol, aparat keamanan beserta jajarannya dituntut bekerja extra demi suksesnya Pemilu 2024,” ungkapnya.
Sebagai pelaksanaan amanat konstitusi dalam demokrasi, lanjut salah seorang fungsionaris Partai Golkar Kota Bogor tersebut, dua agenda besar itu wajib hukumnya untuk bisa berjalan, bukan hanya sebatas aman dan damai tapi juga harus berintegritas.
“Persoalannya, di negeri ini pilpres dan pileg lebih banyak dipahami sebagai sebuah proses rekrutmen politik untuk menghasilkan pemimpin pemerintahan dan pejabat politik di lembaga perwakilan atau utput perspective,” ujarnya.
Dijelaskan Ratu, Sabtu (5/11/22), perspektif itulah yang kemudian selama ini mendorong para politisi menghalalkan segala cara demi tercapai tujuan utama, terpilih dalam kontestasi politik itu, maka dugaan praktik kampanye negatif kerap terjadi.
“Misal, kampanye negatif, fitnah, hoax, bahkan politik uang, semata-mata menjadi trend, ditambah era digital yang canggih atau semakin banyaknya media sosial membuat perilaku negatif itu mudah dilakukan,” jelasnya.
Lebih jauh, Ratu memaparkan, bangsa ini kerap terlena dan lupa, bahwa pemilu sesungguhnya bukan sekadar soal menghasilkan pemimpin dan pejabat politik, melainkan harus dilakukan melalui proses (process perspecive) yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah demokrasi dan hukum.
“Bangsa ini juga sering abai, bahwa pemilu sebagai instrumen demokrasi sesungguhnya merupakan produk peradaban, dan sebagai wahana suksesi kepemimpinan melandaskan pada nilai-nilai kedamaian, kesetaraan, dan integritas (ethics perspective), ” paparnya.
Hadirnya generasi milenial dengan karakter yang berbeda, diharapkan memberikan warna positif terhadap pemilu, generasi milenial (acap disebut juga sebagai Gen Y dan Z lahir di antara awal 1980-an hingga awal 2000-an).
“Sebagai generasi yang ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban komunikasi, media, dan teknologi digital, diharapkan dapat mengambil peran sebagai komunikator, fasilitator, dan mediator dalam transfer informasi yang masif pada pelaksanaan pemilu,” ucapnya.
Dalam konteks ini peran generasi milenial menjadi signifikan, dengan penguasaan teknologi informasi yang dimiliki dapat berpartisipasi dalam meredam konflik komunikasi di media, mereduksi pembuatan dan penyebaran berita hoax, meluruskan informasi yang keliru, dan mendorong penggunaan internet sehat.
“Generasi milenial dapat membantu aparat mendeteksi akun-akun media tak bertanggung jawab, juga bisa berpartisipasi mengendalikan diri untuk tidak terjebak menggunakan teknologi untuk perilaku negatif yang melanggar UU ITE,” sambungnya.
Terakhir, pemilu aman, damai, sukses dan berintegritas adalah dambaan bersama, namun itu tidak datang dengan sendirinya, dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa termasuk generasi milenial dan para stakeholders pemilu untuk mewujudkannya.
“Dengan komitmen itu maka kondisi politik di tanah air menjelang Pemilu 2024 akan tetap kondusif, sehingga seluruh tahapan pemilu bisa berjalan dengan aman, damai dan makin berintegritas,” pungkasnya.(*)
