Jabargo, – Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung kembali disorot. Penerimaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 dinilai hanya menjadi formalitas politik tahunan yang kehilangan taring evaluasi kritis di tengah carut-marut penderitaan rakyat.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bandung, Halim, menyoroti bahwa di tengah tingginya angka pengangguran, persoalan sampah yang belum tuntas, tekanan ekonomi, hingga lemahnya pelayanan publik, DPRD Kota Bandung justru dinilai melakukan persekongkolan gelap dengan Pemerintah Kota yang semakin membuka ruang bagi bertumbuhnya penyalahgunaan wewenang.
Halim juga mengingatkan kembali rekam jejak tata kelola pemerintahan di Kota Bandung yang berulang kali diguncang kasus hukum akibat tindakan koruptif. Suburnya praktik korupsi ini dipandang sebagai dampak langsung dari absennya pengawasan ketat dan mandulnya fungsi kontrol dari lembaga legislatif. Pembahasan LKPJ yang seharusnya menjadi momentum evaluasi total dan objektif, pada akhirnya hanya berakhir sebagai stempel legitimasi tahunan bagi pemerintah daerah tanpa menyentuh akar persoalan masyarakat.
“Kami menyoroti dengan sangat tajam bahwa persekongkolan gelap yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif ini semakin membuka ruang bagi bertumbuhnya penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kota Bandung,” ujar Halim dalam pernyataan resminya, Kamis, 21 Mei 2026.
Atas dasar kemunduran demokrasi lokal tersebut, Halim secara tegas menyatakan sikap menolak praktik politik formalitas dalam pembahasan LKPJ yang tidak berpihak kepada rakyat. Ia mendesak DPRD Kota Bandung untuk segera memperkuat pengawasan serta melakukan evaluasi total terhadap jajaran Pemerintah Kota Bandung agar praktik penyimpangan wewenang tidak terus berulang.
Selain itu, legislatif juga dituntut untuk membuka seluruh hasil evaluasi dan rekomendasi LKPJ secara transparan agar dapat diakses dan dinilai langsung oleh publik.
Sebagai langkah konkret, Halim menegaskan bahwa GMNI bersama koalisi masyarakat sipil tidak akan tinggal diam dan siap mengawal ketat jalannya roda pemerintahan daerah ke depan. Mereka berkomitmen untuk terus membangun konsolidasi lintas elemen guna memastikan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan di Kota Bandung kembali berjalan secara kritis, demokratis, dan seutuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.(*)
