Jabargo, – Badan Kerja Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bandung melayangkan protes keras terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung. Merekapun mendesak DPRD setempat menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Bandung, karena dinilai gagal menyelesaikan krisis mendasar di tengah masyarakat.
Ketua Bakercab GMNI Bandung, Halim Mulia, menegaskan LKPJ tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif tahunan yang disahkan tanpa evaluasi kritis. Menurutnya, DPRD memegang beban moral untuk menguji kesesuaian dokumen tersebut dengan realitas pahit di lapangan.
Halim prihatin dengan banyaknya kasus di Kota Bandung seperti persoalan korupsi, carut-marut tata kelola sampah, hingga kemacetan kronis yang tak kunjung menemui titik terang. “Berbagai persoalan fundamental masih terus terjadi dan tidak menunjukkan penyelesaian yang konkret, maka DPRD Kota Bandung wajib menolak LKPJ tersebut,” ujar Halim dalam pernyataan resminya, Senin, 11 Mei 2026.
GMNI Bandung juga menuntut agar DPRD segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap gagal memberikan pelayanan publik yang optimal. Halim menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di seluruh sektor pembangunan agar benar-benar menyasar penyelesaian masalah kemiskinan, pendidikan, dan pengangguran.
Lebih lanjut, Halim mengingatkan agar lembaga legislatif tetap menjaga independensi pengawasan mereka tanpa terkooptasi kepentingan politik praktis. Ia mengancam, persetujuan terhadap LKPJ di tengah rapor merah kinerja pemkot hanya akan mengonfirmasi adanya kolaborasi yang merugikan publik.
“Apabila DPRD Kota Bandung tetap memaksakan untuk menerima LKPJ, maka bisa kita pastikan telah terjadinya persekongkolan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Lantas apabila hal ini terjadi, kepada siapa lagi rakyat harus percaya?” tegas Halim menutup pernyataannya.
Selanjutnya, GMNI Bandung berkomitmen untuk terus mengawal jalannya pembahasan LKPJ ini dan mengajak elemen masyarakat sipil lainnya untuk berkonsolidasi demi memastikan suara rakyat tidak dikhianati oleh keputusan politik di gedung dewan. Mereka juga meminta DPRD Kota Bandung menjalankan fungsi pengawasan secara independen tanpa intervensi kepentingan politik praktis.(*)
