Jabargo, — Anggota DPRD Jawa Barat, Ahmad Hidayat, mendukung usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar batas penghasilan orang tua penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah diperluas.
Dedi sebelumnya mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi agar mahasiswa dengan penghasilan gabungan orang tua hingga di bawah Rp10 juta tetap dapat mengakses KIP Kuliah. Usulan itu disampaikan setelah menerima keluhan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran terkait tingginya biaya kuliah dan biaya hidup di Jatinangor.
Ahmad menilai persoalan biaya pendidikan tinggi memang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, banyak keluarga yang secara administratif tidak masuk kategori miskin, tetapi secara riil tetap kesulitan membiayai kuliah anaknya.
“Saya kira usulan Pak Gubernur ini sangat baik dan perlu kita dukung. Jangan sampai anak-anak kita yang punya kemampuan akademik dan semangat untuk kuliah justru berhenti atau tidak bisa melanjutkan hanya karena persoalan biaya,” ujar Ahmad kepada Jabargo, Senin, 10 Agustus 2026.
Menurutnya, batas penerima bantuan pendidikan harus mampu melihat kondisi ekonomi keluarga secara lebih utuh, tidak semata-mata berdasarkan angka penghasilan.
“Orang tua dengan penghasilan di atas batas tertentu belum tentu berarti mampu membiayai seluruh kebutuhan kuliah. Ada UKT, kos, transportasi, makan, buku dan kebutuhan akademik lainnya. Ini yang harus kita lihat secara lebih komprehensif,” katanya.
Ahmad mengatakan, DPRD Jawa Barat juga perlu ikut mengawal persoalan tersebut melalui koordinasi dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat. Menurutnya, jika perubahan kriteria KIP Kuliah membutuhkan kebijakan pemerintah pusat, Pemprov dan DPRD Jabar dapat menyiapkan skema pendukung bagi mahasiswa Jawa Barat yang belum terakomodasi.
“Kalau kewenangan KIP Kuliah ada di pemerintah pusat, tentu kita hormati. Tetapi Jawa Barat juga tidak boleh pasif. Kita bisa membangun skema bantuan pendidikan daerah untuk mengisi ruang yang belum terjangkau,” ujar Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat tersebut.
Ahmad menilai, investasi terbesar pemerintah sebenarnya adalah memastikan anak-anak Jawa Barat mendapatkan akses pendidikan setinggi mungkin.
“Jangan sampai kita kehilangan anak-anak potensial hanya karena mereka tidak masuk kategori penerima bantuan berdasarkan batas administratif. Pendidikan tinggi harus menjadi jalan mobilitas sosial. Karena itu, kebijakan bantuan pendidikan harus semakin adaptif terhadap kondisi riil masyarakat,” katanya.
Ia pun mendorong agar persoalan biaya pendidikan tinggi menjadi salah satu agenda yang dibahas lebih serius antara DPRD dan Pemprov Jawa Barat, termasuk mengevaluasi berbagai program beasiswa daerah.
“Ini harus kita tindak lanjuti. Kita perlu melihat berapa banyak mahasiswa asal Jawa Barat yang membutuhkan dukungan, berapa yang sudah ter-cover program pusat, dan siapa yang masih berada di luar sistem. Dari situ kita bisa merumuskan kebijakan yang lebih tepat,” pungkas Ahmad.
