JabarGo.com, – Anggota DPRD Jawa Barat, Dudy Pamuji mendorong pelaku pariwisata bisa mengolah sampah secara mandiri. Bagi Dudy, sebagai daerah destinasi pariwisata, persoalan sampah merupakan masalah krusial yang harus bisa ditangani dengan baik.
“Persoalan sampah adalah masalah klasik di seluruh daerah. Nah, Jawa Barat sebagai salah satu tujuan wisata favorit harus bisa menangani persoalan tersebut dengan baik,” kata Dudy Pamuji dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 2 November 2024.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, pengolahan sampah mandiri sangat krusial terutama di daerah pariwisata. Seperti diketahui, potensi pariwisata di Jabar tersebar di Bandung Raya, Pangandaran, Garut, Bogor, serta daerah lain yang punya bentang alam indah. “Tak mengherankan, jika sampah di sektor pariwisata terbilang tinggi,” tambah Dudy.
Dudy mengamati, khusus untuk pelaku pariwisata seperti di hotel-hotel, restoran dan coffe, sampah yang dominan adalah sisa-sisa makanan. Sampah tersebut bisa bersumber dari sisa makanan konsumen (food waste), bisa juga dari proses produksi (food loss) di area dapur.
Olehnya itu, anggota DPRD Jabar dari Dapil Kuningan, Pangandaran, Ciamis dan Banjar ini mengusulkan konsep pengelolaan sampah mandiri pada industri pariwisata. Hal itu bisa dilakukan dengan membuat infrastruktur sampah seperti mesin pencacah plastik, magotisasi, kompostisasi.
Langkah lain, kata Dudy, adalah dengan mengurangi sampah makanan dengan mengedukasi dan memberi imbauan pengunjung agar tidak menghambur-hamburkan makanan. “Bisa sajaa diimbau agar pesan makanan secukupnya, atau bawa pulang sisa makanan untuk dimakan di rumah atau diberikan kepada yang membutuhkan,” ujar Dudy lagi.
“Imbauan itu bisa saja dengan memasang stiker agar bisa dibaca pengunjung. Atau bisa langsung dengan cara komunikasi yang positif dan menginspirasi, bukan menyinggung pengunjung,” imbuh Dudy.
Lebih jauh Dudy mengusulkan gerakan sampah mandiri di sektor pariwisata ini segera dimulai. Hal itu bisa dilakukan dengan membentuk tim khusus. “Tentu saja melibatkan semua pihak dan itu harus diinisiasi oleh Pemda provinsi Jawa Barat,” tegas anggota Komisi III DPRD Jabar itu.(*)
