JabarGo.com /Bekasi – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi secara diam-diam mengambil keputusan untuk mengganti Dani Ramdan dari jabatan PJ Bupati Bekasi.
Hal itu terkuak setelah beredarnya surat yang dikeluarkan DPRD Kabupaten Bekasi dengan nomor: RT.04/360-DPRD tertanggal 28 Februari 2023 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal usulan Calon nama PJ Bupati Bekasi.
Uniknya, permintaan tersebut dilakukan hanya melalui rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi tanggal 7 Februari 2023 tanpa didahului surat permintaan pergantian dari Kemendagri maupun Pemerintah Provinsi Jabar.
Baca Juga : Candi Jiwa Bakal Jadi Destinasi Wisata di Jabar, Dimana Keberadaan Candi Jiwa ?
Dalam surat tersebut, DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan tiga nama calon pengganti Dani Ramdan sebagai PJ Bupati Bekasi diantaranya Yana Suyatna yang merupakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong yang merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi serta Koswara yang merupakan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
Menanggapi surat tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi, Uryan Riana enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut.
“Yang tanda tangan kan ketua, hubungi ketua. Kop suratnya juga tanda tangan ketua, ada gak tanda tangan gua di situ? engga ada,” kata dia, Senin (13/3/23).
Namun, pada berita acara rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi tanggal 7 Februari 2023 lalu, faktanya seluruh pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi ikut menandatangani hasil keputusan tersebut.
Baca Juga : Berdasarkan LHKPN, Siapa Kepala Daerah Terkaya dan Termiskin di Jabar ?
“Rapat tanggal 7 (Februari 2023), saya engga dateng, itu tanda tangan setelah rapat, saya gak dateng pas rapat pimpinan ketua fraksi yang membahas pengusulan penjabat bupati bekasi selanjutnya,” ungkapnya.
Uryan pun mengaku tak mengetahui dasar pertimbangan DPRD mengusulkan tiga nama calon pengganti PJ Bupati Bekasi, sebab ia menegaskan tak mengikuti rapat tersebut.
“Ini mah usulan aja, kalo sebabnya tanya langsung ke ketua, karena saya tidak ikut rapat di dalamnya, tau tau ada nama orang tiga aja, saya juga bingung,” ujarnya.
Hal senada dikatakan Ketua Fraksi PAN-PBB, Jamil. Ia enggan menjawab kaitan hal tersebut dan melimpahkannya ke ketua DPRD.
Baca Juga : Kasus Pelajar Siswa SMK di Sumedang, Polisi Tangkap 8 Orang, Siapa Saja?
“Bagusnya konfirmasi ke pimpinan ketua DPRD, karena itu surat pake kop surat pimpinan DPRD, engga elegan lah kalo saya yang menyampaikan. Saya nya juga engga berkenan kalo buat menyampaikan itu, udah itu ke ketua aja,” singkatnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah membenarkan adanya surat yang dilayangkan DPRD ke Kemendagri tertanggal 28 Februari perihal calon nama PJ Bupati Bekasi.
“Iya benar surat tersebut,” singkatnya.
Namun, saat dimintai dasar pertimbangan usulan surat tersebut, Holik enggan menjawab.
“Iya nanti yak, gua lagi banyak tamu di rumah, baru pulang umroh,” pungkasnya (***)
