JabarGo.com |Bandung – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), mengingatkan penyelenggara Pemilu untuk menjaga integritas dan profesionalitasa dalam menjaga agenda tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
Anggota DKPP RI, Muhammad Tio Aliansyah mengatakan dalam kegiatan sosialisasi regulasi dan konsolidasi KPU se-Jawa Barat di Harris Hotel and Convention Festival Citylink, baru-baru ini.
“Empat hal penting yang harus menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang, yakni pemamahan landasan hukum pemilu dan pemilihan serentak, pemahaman landasan kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu,” katanya.
Selain itu, sistem penegakan kode etik penyelenggara pemilu serta identifikasi tantangan dan potensi masalah dalam Pemilu dan pemilihan serentak, pada landasan hukum, sejumlah aturan yang termuat secara terperinci pada UU 7 tahun 2017.
“Seperti pada pasal 167 tentang pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 2024 dan tahapannya serta pasal 201 tentang hari jadwal Pemungutan suara serentak nasional,” sambungnya.
Landasan kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu, kata Tio, adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara.
“Sehingga untuk menjaga integritas, penyelenggara pemilu berpedoman pada sejumlah prinsip, penyelenggara harus jujur, mandiri, adil dan akuntabel,” ungkap Tio.
Penyelenggara juga harus bisa menjaga profesionalitas, dengan meneguhkan sejumlah prinsip, yaitu berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional profesional, efektif, efisien, serta untuk kepentingan umum.
“Penyinggung soal sistem penegakan kode etik penyelenggara pemilu, dalam hal ini yang menjadi tugas DKPP. Seperti menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik,” ujarnya.
Selebihnya, ia juga mengungkapkan sejumlah tantangan dan potensi masalah dalam pemilu dan pemilihan serentak 2024 mendatang, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah jaminan ketersediaan logistik serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung.
“Terutama distribusi ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, alokasi waktu tahapan yang pendek dan terbatas, tahapan Pemilu dan Pemilihan bersamaan dengan Seleksi Anggota KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,” pungkasnya.(zen)
