Jabargo.com, Bandung – Sejumlah bakal calon komisioner KPU Jawa Barat periode 2023-2028 disebut-sebut bermasalah. Bahkan seorang calon anggota komisoner tersebut pernah tersandung dengan hukum. Hal itu kemudian menimbulkan persepsi negatif terhadap kinerja Tim Seleksi (Timsel) KPU Jawa Barat tersebut.
Sejumlah kasus yang disebut-sebut antara lain dugaan ucapan tidak senonoh yang kasusnya sudah melalui sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu, proses hukum terkait dugaan penyimpangan anggaran Pemilu 2019 yang sementara dalam proses Kejari Kabupaten Bogor.
Salah satu calon lainnya bahkan pernah terlibat dalam kasus wanprestasi. Kasus tersebut bahkan masih terpampang di SIPP Pengadilan Negeri Garut. Calon Komisioner tersebut dihukum untuk mengembalikan modal usaha hingga puluhan juta rupiah.
Sementara itu terbaru, dua peserta seleksi calon Anggota KPU Jawa Barat, Asep Z Fauzi dan Ramlan Maulana telah mengajukan gugatan terhadap hasil Timsel KPU Jawa Barat. Alasannya, pihaknya mencium ada sejumlah kejanggalan mengenai proses seleksi calon Anggota KPU Jawa Barat yang dinilai tidak transparan.
Melalui pengacaranya, Deri Afwan, baik Asep Z Fauzi dan Ramlan Maulana dinyatakan tidak lulus dalam tahapan seleksi kesehatan dan wawancara. Padahal semua syarat yang telah disyaratkan oleh Tergugat telah dipenuhi oleh Para Penggugat ketika mengikuti seleksi.
Deri juga mengatakan, proses tahapan seleksi kesehatan dan wawancara diduga melanggar ketentuan pasal 34 huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/kota. Dalam poasal itu menyebutkan, seharusnya Timsel Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat menuangkan keseluruhan nilai hasil wawancara secara tertulis, terbuka dan transfaran dalam format penilaian sebagaimana diumumkan di Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad-Hoc (SIAKBA).
Sayangnya, justru hasil nilai wawancara dan Kesehatan tidak dituangkan secara utuh melainkan hanya memuat nilai kepemiluan, ketatanegaraan, kepartaian, dan kelembagaan penyelenggara pemilu, sementara nilai rekam jejak calon dan aduan masyarakat (jika ada atau jika tidak ada), tidak dinilai dan tidak dituliskan.
Mereka pun meminta KPU untuk Mencabut Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2028.
Polemik tentang seleksi Komisioner KPU Jabar tersebut mendapat respon dari Ketua Timsel, Fauzan Ali Rasyid. Ia mengatakan, munculnya keberatan ataupun polemik keputusan adalah hal biasa. Bahkan secara spesifik, polemik tersebut sangat bagus.
“Tidak apa. Justru bagus karena ada kontrol terhadap keputusan kami/timsel,” kata Fauzan Ali Rasyid, Selasa, 11 Juli 2023.
Ia menambahkan, wacana ataupun data-data tersebut tinggal menunggu pembuktian berupa keputusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap atau ada keputusan DKPP yang menetapkan sanksi berat atau pemecatan.
“Kami tidak memiliki bukti-bukti itu dan tidak ada masyarakat yg memberikan tanggapan pada waktu masa tanggapan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, laporan dua calon pendaftar tersebut tidak ada masalah. “Ya tidak apa-apa. Itu hak mereka, tinggal bawa alat buktinya,” pungkasnya.(*)
