JabarGo.com /Bandung – Anggota Komisi IV DPRD Jabar Ahmad Hidayat, menyesalkan masih adanya alih fungsi lahan pertanian di wilayah Jawa Barat. Hal ini harus diantisipasi atau diminimalisir dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan.
Menurutnya, pemerintah jangan tinggal diam dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian dengan dalih pembangunan. Apalagi pemerintah sudah sudah mengeluarkan aturan pengendalian alih fungsi lahan terutama persawahan, yaitu PP nomor 5 tahun 2019.
“Benar sekali pembangunan harus terus berlanjut, tetapi harus memperhatikan aspek lingkungan. Apalagi sudah ada peraturan pemerintah yang dengan tegas menjawab semakin banyaknya areal lahan sawah produktif yang beralih fungsi penggunaannya menjadi non-sawah,” katanya, Minggu (15/1/23).
Baca Juga : Pengembangan Industri Kreatif Bisa melalui Musik, Begini Penjelasan Ketua AMPI Jabar..
Ia meminta pemerintah Jawa Barat untuk mengkaji ulang pengelolaan lahan pertanian yang pro lingkungan hidup, salah satunya melalui penambahan anggaran sektor pertanian, yang dibutuhkan untuk peningkatan infrastruktur maupun pengadaan bibit berkualitas hingga pupuk serta tata kelola pertanian.
“Pemerintah provinsi harus bisa mengkaji bagaimana mengendalikan alih fungsi pertanian melalui pengelolaan lahan pertanian yang pro lingkungan. Kami pun terus mendorong penambahan anggaran sektor pertanian untuk perbaikan infrastruktur seperti saluran-saluran irigasi termasuk sumber airnya. Kemudian ketersediaan pupuk bersubsidi yang mudah dijangkau petani,” ungkapnya.
Jika peraturan dan pengendalian ditegakkan, kedepan jika ancaman krisis pangan global benar-benar terjadi, tidak terlalu berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di Jawa Barat.
“Tentu dengan anggaran yang memadai, para petani bisa mengembangkan produk produknya itu dengan ekstensifikasi dan intensifikasi,” pungkasnya.(*)
