JabarGo.com – Hari ini, Kamis 15 Juni 2023 merupakan hari detik detik menegangkan bagi para partai politik pada kontestan demokrasi Pemilu 2024 mendatang
Pasalnya Putusan tentang sistem pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Indonesia akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis 15 Juni 2023.
Bukan hanya para kontestan Pemilu 2024 akan tetapi masyarakat luas pun menunggu hasil putusan MK terkait sistem Pemilu 2024.
Apakah nantinya MK bakal memutuskan pemilu 2024 menerapkan sistem proporsional terbuka atau beralih ke sistem proporsional tertutup.
Dari jadwal sidang yang tercatat dalam situs resmi Mahkamah Konstitusi, sidang putusan terkait sistem Pemilu 2024 akan digelar mulai pukul 09.30 WIB, yang digelar
di Gedung MKRI 1 Lantai 2, Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.
Sedangkan berkas yang berhasil diunggah di laman MK, tercatat pemohon gugatan, yaitu Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, dan Fahrurrozi.Kemudian, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marjiono.
Sementara itu, ada delapan partai politik yang menolak sistem digelar secara proporsional tertutup.
Dikutip dari TribunNews.com pada 15 Juni 2023 menulis, Fakta-fakta Jelang Putusan MK,Jokowi Ajak Ketua MK Ngopi Bareng Jelang Putusan soal Sistem Pemilu.
Presiden Joko Widodo mengajak Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan sejumlah pejabat ngopi bareng jelang putusan MK soal sistem pemilu di Indonesia.
Momen itu terjadi setelah Jokowi dan sejumlah pejabat menyempatkan diri berkeliling di area Jakarta Fair. Presiden Jokowi bersama pejabat lainnya mengunjungi sebuah stand penjual kopi instan.
Anwar Usman yang terlihat mengenakan kemeja biru pun terlihat duduk di samping Presiden Jokowi. Keduanya terlihat santai bersama para pejabat lainnya, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Panglima TNI Yudo Margono.
Situasi itu berjalan singkat kurang lebih 15 menit dihabiskan oleh Presiden Jokowi cs di stand kopi instan tersebut. Belum diketahui secara pasti, apa yang diobrolkan saat itu.
Sementara itu, pengamat pemilu sekaligus Anggota Dewan Pembinaan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menolak permohonan soal sistem proporsional pemilu.
“Menurut saya, MK akan menolak permohonan nomor 114 ini dan menempatkan pilihan sistem pemilu sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk UU,” kata Titi dalam saluran YouTube pribadinya, Rabu 14 Juni 2023 seperti yang dikutip dari TribunNews.com.
Titi menyebutkan alasan MK bakal memutus sistem pemilu sebagai legal policy atau kebijakan publik adalah karena dalam Pasal 168 ayat 2 Undang-Undang (UU) Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang diajukan ke MK, tidak memuat isu soal konstitusionalitas.
Sehingga dalam tahapannya, tentu harus ada norma UUD yang dilanggar oleh UU.Namun sepanjang penelusuran Titi, tidak ada norma UUD yang dilanggar oleh Pasal 168 Ayat 2 itu.
Hal ini dikarenakan, ucapnya, dalam UUD sendiri tidak diatur sistem pemilu untuk pemilu DPR dan DPRD sebagaimana yang diuji oleh pemohon ke MK.
“Ternyata kalau saya telusuri tidak ada norma UUD yang disimpangi atau dilanggar oleh pasal 168 ayat 2. Karena memang UUD kita tidak mengatur pilihan sistem pemilu untuk DPR dan DPRD,” ucap Titi.
Dengan demikian, lanjutnya, tidak ada isu konstitusionalitas terkait norma yang mengatur sistem pemilu, karena UUD sendiri tidak mengatur pilihan sistem pemilu secara spesifik.
Titi menambahkan, dalam konstitusi memang tidak diatur sistem pemilu untuk DPR dan DPRD. Sistem tersebut, hanya diatur untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.
Presiden dan wakil presiden itu diatur di pasal 6 a Ayat 3, Ayat 4, yaitu sistem pemilunya majority run of two round system, sistem pemilu dua putaran.
“Kalau tidak dapat 50 persen plus 1, maka ada putaran kedua. Jadi kalau mau dapat kursi harus 50 persen plus 1. Itu sistem pemilu presiden wakil presiden. Jelas konstitusi mengatur,” tandas Titi.
Akan tapi, kata Titi, untuk pemilu DPR dan DPRD itu tidak ada di dalam bab 7 b Pasal 22 e yang mengatur tentang pemilu. Hanya disebutkan di Pasal 22 e ayat 3 UUD Negara RI tahun 1945 bahwa peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD adalah parpol.
Ini artinya, lanjutnya, jika mengacu sistem varian pemilu: sistem pemilu yang pesertanya adalah partai politik bukan hanya proporsional saja.
Akan tetapi bisa juga sistem pluralitas mayoritas dengan varian party block vote (pemilih memilih partai, bukan kandidat).
8 Parpol Tolak Wacana Sistem Proporsional Tertutup
Seperti diketahui, delapan partai politik (parpol) telah sepakat untuk menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.
Kedelapan parpol itu yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan PPP. Dan hal itu disampaikan para elite parpol saat mengadakan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 8 Januari 2023 lalu.
Kesepakatan itu dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAM Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Kemudian Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Begitu pun partai Gerindra menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.
Menurut Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, pihaknya bersama tujuh parpol lainnya menolak sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup.
“Sehubungan dengan wacana diberlakukannya kembali sistem pemilu proporsional tertutup, kami menyampaikan sikap, pertama, kami menolak proporsional tertutup,” kata Airlangga dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Minggu 8 Juni 2023 saat itu.
Airlangga mengatakan, delapan parpol yang sepakat ini memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.
“Sistem pemilu proposional tertutup merupakan pengunduran bagi demokrasi dari kita,” kata Airlangga saat itu.
Di sisi lain menyebutkan sistem proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat menentukan calon legislatif yang dicalonkan parpol.
“Kami tidak ingin demokrasi mundur,” ucap Airlangga.
Sistem pemilu dengan proporsional terbuka, lanjutnya, merupakan pilihan tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 23 Desember 2008. (*)
