JabarGo.com – Buntut dari kisruhnya sistem PPDB (penerimaan peserta didik baru) zonasi di Bogor yang diduga terjadi kecurangan, membuat pemerintah mengkaji ulang.
Hal ini dibuktikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempertimbangkan sistem zonasi pada PPDB untuk menghapusnya. Padahal sistim zonasi sudah berjalan selama 7 tahun.
Sistem PPDB zonasi adalah salah satu warisan dari Muhadjir Effendy yang pernah menjabat sebagai Mendikbud.
Mulanya sistem PPDB zonasi diniatkan untuk tujuan mulia, yakni demi meratakan kualitas pendidikan di daerah.
Namun sistem ini dinilai memiliki beberapa celah dan diwarnai dengan masalah kecurangan hingga membuat beberapa sekolah kekurangan murid.
Dikutip dari detiknews menyebutkan Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim mengatakan salah satu modus kecurangan dalam PPDB zonasi, yaitu calon siswa melakukan migrasi domisili lewat Kartu Keluarga (KK) ke wilayah dekat sekolah yang dinilai favorit atau unggulan oleh orang tua.
Mereka kemudian memasukkan atau menitipkan nama calon siswa ke KK warga sekitar. Dan terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur serta terbaru di Kota Bogor.
Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menanggapi polemik ini. Pihaknya mengaku terkena getahnya dari sistem zonasi. Meski demikian sistem warisan Muhadjir ini dilanjutkan dengan penyempurnaan.
Disebutkan, zonasi adalah contoh ‘legacy’ kebijakan pendidikan yang perlu diteruskan dan disempurnakan.
“Nah, itu salah satu contoh di mana keberlanjutan itu sangat penting,” kata Nadiem dalam Belajaraya 2023 di Pos Bloc Jakarta bersama Najeela Shihab, belum lama ini yang dilansir dari Instagram Kemendikbud dan dikutip dari detiknews.com.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf meminta Kemendikbud melakukan perbaikan dengan mencari solusi dari polemik yang terjadi.
Hal senada pun disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih, meminta evaluasi total karena sistem ini sarat akan korupsi.
Bahkan Wakil Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani lantas menampung semua aspirasi tersebut. Dia kemudian menyampaikan aspirasi soal polemik sistem zonasi PPDB saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Disebutkan Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan, yang persoalannya hampir terjadi di semua provinsi.
“Karena itu presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan,” ucapnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi pun mengakui sedang mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi. Disebutkannnya, kebijakan itu akan dikaji kembali secara mendalam.
“Dipertimbangkan,” kata Jokowi singkat saat berada di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat belum lama ini.
Ditambahkannya, akan dilakukan pengecekan secara mendalam plus minunya.***
