JabarGo.com – Anggota DPRD Provinsi Jabar Haji Kusnadi menilai anti korupsi dalam konteks hak asasi manusia (HAM) merupakan urusan pembangunan karakter dari setiap manusia yang perlu didorong bersama.
“Membangun karakter menjadi bagian dari upaya memberantas korupsi dan itu bisa dimulai dari hal yang kecil, seperti tak membuang sampah sembarangan, peduli lingkungan, kasih sayang sesama makhluk hidup,” kata H Kusnadi.
Politisi Golkar Jabar ini berpendapat, landasan HAM yang akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa anti korupsi dan bisa menjadi bangsa yang beradab.
“kaitannya antara korupsi dan pelanggaran HAM bisa dilihat dari gagalnya sebuah negara dalam mencapai tujuannya, yaitu gagalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika dilihat dari Pancasila,” kata H Kusnadi.
Selain itu, lanjutnya, korupsi bisa mengkudeta dan menyebabkan persoalan-persoalan baru, seperti kemiskinan, pelayanan publik menjadi rusak, kualitas hasil pembangunan menjadi buruk dan ruang untuk masyarakat menjadi sempit.
“Hukuman mati bisa membereskan pelaku korupsi. Kita lihat China yang rapor pemberantasan korupsinya tak bagus. Kemudian negara yang rapor pemberantasan korupsinya bagus adalah Finlandia, Swedia, Norwegia, Denmark, New Zealand dan negara ini anti hukuman mati,” ucapnya lagi.
Reformasi atau merubah kebudayaan menjadi faktor utama, disamping penghormatan HAM, sedangkan terkait pendekatan hukum dengan memiskinkan aset bagi para pelaku korupsi, di Indonesia setiap tahunnya terjadi 4 sampai 6 persen dari total kerugian negara yang lahir dari korupsi.
Penyebabnya adalah, lanjutnya lagi, aturan main soal kewenangan untuk merampas aset secara lebih mudah. Pigaknta pun saat sedang mendorong Undang-Undang Perampasan Aset.
Berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, jumlahnya hanya belasan dari ribuan tersangka kasus korupsi.
“Memberantas korupsi hal yang mudah dan akan menjadi lebih sulit jika dari diri pribadi tidak aktif terlibat,” tuturnya.***
