JabarGo.com/Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Golkar, H Kusnadi mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyiapkan sejumlah antisipasi menghadapi hajat politik di Jawa Barat agar tetap berjalan aman dan tentram.
Karena wilayah Provinsi Jawa Barat menempati urutan keempat kategori tingkat tinggi kerawanan pemilu secara nasional.
Dari data Bawaslu Jabar menyebutkan, provinsi dengan tingkat kerawanan pemilu tertinggi adalah DKI Jakarta disusul Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Timur.
Ada empat dimensi tolak ukur tingkat kerawanan, yakni konflik sosial politik, penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi.
“Jabar paling rawan dalam hal kontestasi, mulai dari soal hak dipilih kemudian pelaksanaan kampanye,” kata H Kusnadi.
Hak dipilih, lanjutnya, menyangkut soal isu perempuan sebagai calon pemimpin maupun penolakan calon pemimpin berdasarkan isu SARA.
Selanjutnya dari sisi kampanye adalah informasi hoax, black campaign (kampanye hitam), penggunaan fasilitas negara, netralitas ASN, TNI dan Polri lalu soal money politik.
Sebagai upaya antisipasi dan pencegahan, lanjutnya lagi, pihaknya telah bekerja sama dengan perusahaan media sosial untuk melaporkan dan menarik unggahan dari akun yang memproduksi ujaran kebencian, isu sara atau politik identitas.
H Kusnadi menegaskan, secara umum di Jabar yang paling rawan ada di Kabupaten Bandung.
“Trennya banyak yang memprediksi dan kami berupaya mengantisipasi dari analisis yang sudah muncul,” ucap H Kusnadi.
Yaitu, lanjutnya, bahwa tingkat kerawanan jauh lebih tinggi dibanding 2019, terutama dinamika kontestasi terkait konsekuensi keberlimpahnya pengguna media sosial.
“Baik yang dilakukan oleh peserta pemilu sendiri atau partisipasi publik yang memberikan sikap dan tanggapan,” cetusnya.
Langkah terpenting antisiapasi, kata H Kusnadi, pertama melakukan upaya take down, kerja sama dengan kominfo dan platform medsos yang ada.
Kedua, adalah penguatan literasi masyarakat, terutama, bagaimana penggunaan medsos yang baik, bagaimana soal tahapan pemilu yang benar, pencalonan dan lain sebagainya.
Yang ini bagi kita adalah bagian dari strategi mencegah terjadinya sebaran hoax dan blackcampaign sendiri.
“Kami membentuk tim khusus, termasuk bekerjasama dengan pemuka atau organisasi agama,” tuturnya.(*)
