JabarGo.com/Bandung – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, H Kusnadi soroti penyewaan mobil listrik yang digunakan kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Jabar.
Sedikitnya 22 unit kendaraan dinas Pemprov Jabar yang menyewa dari pihak luar bertenaga listrik, urgensinya tidak jelas.
“Itu tidak jelas untuk apa. Apakah untuk (kurangi) polusi, apakah untuk mengkonversikan BBM dengan mobil listrik?,” kata H Kusnadi politikus Golkar di Bandung belum lama ini.
Jika alasannya karena polusi, lanjutnya, itu kurang tepat karena masalah perkotaan adalah masalah kemacetan bukan masalah polusi.
Masalah konversi pun kurang tepat karena kemacetan tidak bisa disesuaikan dengan penyediaan energi.
Disebutkannya, infrastruktur penunjang untuk mobil listrik di Jabar belum siap, termasuk soal baterai mobil yang harus impor.
Hal ini sejatinya harus menjadi pertimbangan, karena karakteristik mobil listrik di Indonesia belum diketahui dengan jelas.
“Kita nggak tahu andalan mobil listrik di Indonesia, apakah bisa lewati banjir, kualitas perawatannya, apalagi jalan di Indonesia dan charging-nya berbeda-beda,” tuturnya.
Di sisi lain, H Kusnadi menyoal program kesejahteraan untuk rakyat Jabar. Menurutnya kesejahteraan rakyat harus diutamakan ketimbang menggelontorkan miliaran rupiah ketimbang melakukan penyewaan mobil.
“Jika Pemprov Jabar miliki uang lebih baik digunakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur H Kusnadi.
Mobil dinas yang ada di opd-opd, cetusnya lagi, kondisinya masih layak digunakan oprasional.
Di lain pihak, Pemprov Jabar angkat suara terkait penyewaan mobil listrik. Anggaran yang disediakan penyewaan mobil listrik sebesar 9 miliar.
Dari informasi yang beredar sistem sewa dilakukan karena standar biaya umum (SBU) untuk mobil dinas listrik belum memiliki regulasi.
Bahkan Pagu anggaran untuk mobil listrik pun jauh lebih mahal dibanding membeli konvensional.
“Sistemnya sewa karena dari sisi pagu, kendaraan listrik ini kan masih mahal. Jadi untuk sistem pagu, di SBU-nya itu belum masuk,” ucap H Kusnadi.
Berdasarkan Inpres (Instruksi Presiden) No 7 Tahun 2022 ada beberapa arahan ke kementerian.
Satu instruksi itu diantaranya ke Kementerian Keuangan untuk bisa mengatur dari sisi SBU.(*)
