JabarGo.com – Sejalan tuntutan era globalisasi, keterbukaan memperoleh informasi kian alami desakan yang cukup signifikan.
Karena itu, jajaran Pemkab Purwakarta harus terus berupaya mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam tata kelola pemerintahannya, mulai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disetiap Perangkat Daerah, Kecamatan hingga tingkat Kelurahan.
Atas upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta diganjar penghargaan sebagai Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif dalam E-Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022.
Penghargaan tersebut diterima oleh Sekda Purwakarta Norman Nugraha yang didampingi Kepala Diskominfo Purwakarta Rudi Hartono dan Kabag Prokompim Heri Anwar dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
“Penyerahan penghargaan itu dilakukan di Gedung Sate, Bandung,” Kata Anggota Komisi 1 DPRD Jabar Fraksi Golkar Reynaldi.
Keberadaan PPID, lanjutnya, untuk mengimplementasikan katerbukaan informasi publik hingga ke tinggkat kelurahan dan terus diupayakan untuk tetap dapat melayani masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit.
“Karena dilayani lewat satu pintu, seperti yang diamanatkan oleh UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP,” ucapnya lagi.
Reynaldi menegaskan dalam rangka upaya memaksimalkan implementasi keterbukaan informasi publik, harus terus melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM operator TIK pada badan publik di Purwakarta dengan berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas.
Untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hingga ke tingkat pemerintahan desa, sebelumnya telah mengundang 183 kepala desa untuk mengikuti sosialisasi peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa.
“Hal ini sangat baik dan harus terus dikembangkan,” tuturnya.***
