Jabargo.com, – Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Golkar, Cucu Sugyati, mengapresiasi Pemda Provinsi Jawa Barat yang telah mengaktivasi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129.
Menurut Cucu, aktivasi tersebut penting dalam upaya mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat.
“Ini merupakan program layanan yang sudah lama kita tunggu. Kita harus apresiasi, dan setahu saya program ini diinisiasi oleh Kemen PPA dan diintegrasi ke daerah-daerah, termasuk Jawa Barat,” kata Cucu Sugyati.
Ia tak menampik jika penemuan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami peningkatan. Hal itu terlihat dalam rentan tahun 2021 hingga 2022.
Dari data laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI) Kemen PPPA RI mengungkapkan pada 2021 terjadi 1.766 kasus, sementara di tahun 2022 meningkat menjadi 2001 kasus.
Sedangkan berdasarkan data pengaduan kasus yang tercatat di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jabar, tahun 2021 sebanyak 500 kasus dan tahun 2022 bertambah menjadi 602 kasus.
Kesigapan Pemprov Jawa Barat untuk mengaktivasi program tersebut adalah langkah positif. Seidaknya layanan SAPA 129 harus dijadikan momentum dalam meningkatkan layanan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi.
“Ini menjadi konsentrasi khusus Pemerintah Daerah Provinsi Jabar dengan terbitnya Instruksi Khusus Pimpinan, dengan tujuan menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jabar, dengan tagline Perempuan dan Anak Juara,” ucapnya.
Aktivasi SAPA 129 diharapkan bisa membuat kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dapat ditingkatkan. Paling tidak sesuai amanat Kementerian PPPA, yang memuat enam fungsi layanan.
“Enam fungsi layanan itu adalah pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban,” jelas politisi dari Dapil Kabupaten Bandung tersebut.
Ia pun berharap layanan SAPA 129 benar benar bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat. “Ini artinya pemerintah memang memandang serius terkait kasus kekerasan terhadap perempaun dan anak,” tuturnya.***
