JabarGo.com – Pasca kemunculan gas metana di TPA Ciangir Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, sebelumnya dikabarkan kolam pengolahan air Lindi (Kolam Leachate) atau cairan yang keluar dari sampah di Tempat Pengolahan Kompos (TPK)Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah tersebut rusak alias tidak berfungsi.
Akibatnya air dari pengolahan air Lindi TPA Ciangir mencemari air beberapa aliran sungai yang berada di sekitar kolam tersebut sehingga saat mengalir ke pemukiman warga sudah tidak bisa digunakan, baik untuk keperluan air bersih sehari-hari termasuk untuk dikonsumsi.
Hingga Pemkot Tasikmalaya beserta anggota DPRD Kota Tasik melakukan sidak ke lokasi TPA Ciangir untuk mengecek tempat pengolahan air Lindi. Menyikapi hal tersebut Anggota DPRD Provinsi Jabar Fraksi Golkar pun buka suara.
Menurutnya kondisi itu harus segera dilakukan perbaikan meski akan memakan biaya cukup besar. Terlebih Pemkor beserta jajarannya sudah melakukan pengontrolan ke lokasi.
“Kondisi ini tak perlu ditunda tunda harus menjadi prioritas karena menyangkut hajat hidup orang banyak di sekitar lokasi,” kata Yod Mintaraga.
Sebelumnya Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Safaat mengatakan, pemerintah Kota Tasikmalaya akan melakukan perbaikan di anggaran tahun 2025 dengan pagu anggaran Rp4,5 miliar berikut perbaikan infrastruktur yang mencapai satu miliar.
“Karena infrastruktur termasuk akses jalan kelokasi kolam Lindi belum ada sehingga susah diakses. Saya kira persoalan ini harus menjadi program prioritas pemerintah dan harus segera dilakukan karena jika tidak akan berdampak lagi terhadap ekosistem dan masyarakat,” kata Anang Safaat.
Hal senada pun dikatakan Yod Mintaraga bahwa perbaikan infrastruk di sekitar TPA Ciangir termasuk tempat pengolahan limbah seperti air Lindi harus menjadi sekala prioritas disaat pergantian Kepala Daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota.
“Ini akan menyangkut, bukan hanya masyarakat akan tetapi lingkungan alam yang ada di sekitarnya,” ucap Yod.
Ia pun menghimbau agar instansi terkait terutama Dinas Kesehatan dengan rutin harus melakukan pengontrolan, baik kepada masyarakat setempat guna menjaga hal hal yang tak diinginkan.***
