Jabargo, – Anggota DPRD Jawa Barat, Ahmad Hidayat, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Partai Golkar terkait mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Ia menilai sikap tersebut adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah.
“Mekanisme ini selaras dengan semangat sila keempat Pancasila tentang hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Tahun 2026 harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem demokrasi agar lebih memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” kata Ahmad Hidayat, Rabu, 7 Januari 2026.
Ahmad menambahkan Pilkada melalui DPRD akan secara signifikan menekan biaya politik yang selama ini sangat tinggi. Anggaran triliunan rupiah yang biasanya digunakan untuk gelaran Pilkada langsung bisa dialihkan ke anggaran launnya seperti infrastruktur desa.
“Kita ingin anggaran negara lebih banyak dirasakan manfaatnya untuk jalan, sekolah, dan puskesmas,” ujar Ahmad.
Efisiensi anggaran ini juga dianggap sebagai solusi cerdas untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Dengan biaya politik yang rendah, kata Ahmad, potensi korupsi kepala daerah untuk “balik modal” juga bisa diminimalisir.
Legislator asal Kabupaten Bandung ini juga menekankan bahwa DPRD adalah lembaga yang memiliki mandat langsung dari rakyat. Memilih kepala daerah melalui DPRD bukan berarti memangkas hak suara rakyat, melainkan mewakilkannya kepada para wakil yang sah.
Ahmad meyakini bahwa proses di DPRD akan jauh lebih selektif dalam menyaring sosok pemimpin yang memiliki kompetensi. “Ini adalah upaya untuk memastikan daerah dipimpin oleh sosok yang benar-benar paham tata kelola pemerintahan,” tambahnya.
Lebih jauh Ahmad melihat, jika Pilkada melalui DPRD dapat meredam gesekan sosial yang sering terjadi di akar rumput. Pilkada langsung seringkali meninggalkan residu perpecahan antar warga yang berlangsung cukup lama setelah kontestasi usai. Dengan mekanisme perwakilan, stabilitas keamanan dan harmoni di tengah masyarakat dapat lebih terjaga dengan baik.
Ahmad ingin energi bangsa lebih banyak digunakan untuk membangun daerah daripada terus terjebak dalam keriuhan politik praktis. “Ketenangan sosial adalah modal utama bagi masuknya investasi dan pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” ujar Ketua DPD AMPI Jabar ini.
Sebagai kader Golkar, Ahmad Hidayat menegaskan bahwa partai selalu mengedepankan kepentingan bangsa yang lebih besar. Olehnya itu, Ahmad mengajak masyarakat untuk melihat usulan ini sebagai bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi. DPRD Jawa Barat siap menjadi garda terdepan dalam menjalankan amanat tersebut jika regulasi nasional resmi ditetapkan.
“Tujuan akhir kita tetap sama, yaitu melahirkan pemimpin yang amanah dan mampu membawa perubahan bagi rakyat,” pungkasnya.(*)
