Jabargo, – Maraknya praktik judi online yang menyasar berbagai lapisan masyarakat menjadi perhatian Anggota DPRD Jawa Barat, Ahmad Hidayat. Menurutnya, persoalan judi online tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum. Namun juga menyangkut persoalan sosial, ekonomi, dan integritas aparatur negara.
Ahmad menilai langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) perlu didukung. Terlebih, ASN memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik. Mereka juga menjadi contoh bagi masyarakat.
“ASN harus menjadi teladan. Karena itu, pengawasan terhadap perilaku aparatur harus terus diperkuat. Jangan sampai ada pelayanan publik yang terganggu akibat persoalan pribadi,” kata Ahmad Hidayat.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, fenomena judi online saat ini sudah menjadi persoalan serius. Perkembangannya tidak lagi terbatas pada kelompok masyarakat tertentu. Menurutnya, judi online dapat berdampak besar terhadap kondisi ekonomi keluarga. Banyak masyarakat yang akhirnya terjerat pinjaman online akibat ingin menutup kerugian dari aktivitas tersebut.
Karena itu, Ahmad mendorong pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan. Salah satunya melalui edukasi dan literasi digital kepada masyarakat. “Penanganan judi online tidak cukup hanya dengan penindakan. Pencegahan harus dilakukan secara masif melalui edukasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Ahmad juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat pengawasan internal. Sistem pengawasan harus mampu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Menurutnya, Inspektorat dan perangkat pengawasan lainnya memiliki peran penting dalam menjaga integritas aparatur.
Selain itu, kolaborasi dengan lembaga terkait juga harus terus dilakukan. Termasuk dengan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas pelayanan publik.
Ahmad menegaskan, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk judi online dan pinjaman online ilegal. Ia berharap Jawa Barat dapat menjadi contoh dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Digitalisasi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Tetapi harus diiringi dengan literasi dan pengawasan yang kuat. Jangan sampai teknologi justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan,” tutupnya.(*)
