Jabargo, – Anggota DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Politisi muda Fraksi Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bandung itu menegaskan, masyarakat tidak perlu takut melaporkan jika menemukan praktik titipan maupun berbagai bentuk kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik.
Menurut Ahmad, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk menjaga pelaksanaan SPMB tetap berjalan sesuai aturan. Pengawasan bersama dinilai penting agar seluruh tahapan penerimaan berlangsung secara transparan dan akuntabel.
“Jangan takut untuk melaporkan apabila menemukan praktik titipan, penyalahgunaan kewenangan, atau bentuk kecurangan lainnya dalam proses SPMB. Setiap laporan dari masyarakat sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem penerimaan peserta didik,” kata Ahmad.
Ia menegaskan, setiap calon peserta didik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang memperoleh keuntungan melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan.
“SPMB harus menjadi ruang yang adil bagi semua siswa. Jangan sampai ada anak yang kehilangan kesempatan hanya karena adanya praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan,” ujarnya.
Ahmad juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan saluran pengaduan yang telah disediakan pemerintah maupun instansi terkait. Dengan adanya laporan yang disertai data dan fakta, dugaan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara pendidikan. Peran aktif masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan proses SPMB berlangsung bersih dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.
Ia berharap pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 di Jawa Barat dapat berjalan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan pengawasan yang kuat dan partisipasi masyarakat yang tinggi, kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan akan semakin meningkat.
“Harapan kami, SPMB benar-benar berjalan secara transparan, objektif, dan berkeadilan. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa adanya praktik titipan maupun bentuk kecurangan lainnya,” pungkasnya.(*)
